Anies Baswedan Meminta Masyarakat Menilai Pernyataan Jokowi Terkait Presiden Bebas Memihak dan Ikut Berkampanye

- Redaksi

Wednesday, 24 January 2024 - 10:07 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

Anies minta masyarakat menilai pernyataan Jokowi soal presiden bebas memihak dan ikut kampanye
( Dok. Istimewa)

SwaraWarta.co.id – Calon presiden nomor urut 1 bernama Anies Baswedan meminta masyarakat untuk memahami pernyataan Jokowi bahwa pejabat negara seperti presiden hingga menteri bisa berkampanye dan memihak calon dalam Pilpres 2024.

Hal itu selama mereka mengikuti aturan waktu kampanye dan tidak menggunakan fasilitas negara. 

ADVERTISEMENT

ads.

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Karena sebelumnya yang kami dengar adalah netral, mengayomi semua, memfasilitasi semua, jadi kami serahkan ke masyarakat Indonesia untuk mencerna dan menilai,” kata Anies di Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Rabu (24/1).

Anies juga menegaskan komitmennya untuk menjaga Indonesia sebagai negara hukum, di mana penguasa harus taat pada hukum yang berlaku. 

Baca Juga :  Digadang-gadang Bakal Masuk Bursa PDIP untuk Pilgub Jatim, Begini Tanggapan Azwar Anas

“Jangan sampai jadi negara kekuasaan, di mana hukum diatur oleh penguasa. Nah kita ingin penguasa diatur oleh hukum,” tegasnya

Menurut Anies, negara hukum berarti seluruh pihak yang menjalankan kewenangan pemerintahan harus merujuk pada aturan hukum yang berlaku dan tidak berdasarkan selera atau kepentingan pribadi.

“Bernegara itu mengikuti aturan hukum, jadi kita serahkan kepada aturan hukum. Menurut aturan hukumnya bagaimana. Ini kan bukan selera, saya setuju atau tidak setuju, aturan hukumnya bagaimana,” tegas Anies.

Anies meminta para ahli hukum tata negara untuk mengevaluasi pernyataan Jokowi tersebut apakah sejalan dengan ketentuan hukum atau tidak. 

“Untuk memberikan opininya, sebetulnya aturan hukum kita bagaimana sih. Karena begini, kalau tidak nanti kita akan mengatakan itu benar atau salah berdasarkan pandangan subjektif masing-masing,” kata Anies.

Baca Juga :  HarmonyOS: Huawei Targetkan 100.000 Aplikasi Baru di Tengah Tantangan Global

“Negara ini negara hukum ya pakai aturan hukum. Kalau aturan hukumnya bilang tidak boleh, ya berarti tidak boleh, kalau aturan hukumnya bilang boleh, ya berarti boleh,” pungkasnya.

Berita Terkait

4 Cara Cek Desil Lewat HP Tanpa Aplikasi, Langsung Keluar Hasilnya!
Apakah RUU Perampasan Aset Sudah Disahkan? Simak Penjelasannya!
Kenapa XAUUSD Tutup Hari Ini? Simak Begini Alasannya!
KPK akan Menelusuri Aliran Endorse Raffi Ahmad Rp14,7 Miliar: Benarkah Ada Konflik Kepentingan?
Geger! Video Karyawan HWI Jepara 6 Menit Viral di TikTok, Ini Faktanya
Link Video Syur Sejoli di Batang Jadi Incaran Warganet, Ternyata Begini Faktanya!
2 Video Asusila di Kabupaten Batang Mendadak Viral Melalui Aplikasi WhatsApp
Ternyata Akun SSCASN 2026 Sudah Bisa Dibuat Sekarang! Ini Fakta dan Cara Daftarnya

Berita Terkait

Friday, 20 November 2026 - 09:12 WIB

4 Cara Cek Desil Lewat HP Tanpa Aplikasi, Langsung Keluar Hasilnya!

Thursday, 19 November 2026 - 14:13 WIB

Apakah RUU Perampasan Aset Sudah Disahkan? Simak Penjelasannya!

Thursday, 19 November 2026 - 07:33 WIB

Kenapa XAUUSD Tutup Hari Ini? Simak Begini Alasannya!

Thursday, 19 November 2026 - 07:23 WIB

KPK akan Menelusuri Aliran Endorse Raffi Ahmad Rp14,7 Miliar: Benarkah Ada Konflik Kepentingan?

Wednesday, 18 November 2026 - 10:25 WIB

Geger! Video Karyawan HWI Jepara 6 Menit Viral di TikTok, Ini Faktanya

Berita Terbaru