Bagaimana Strategi Pemerintahan Orde Baru Melanggengkan Kekuasaanya Selama 32 Tahun? Mari Disimak Pembahasannya!

SwaraWarta.co.id – Bagaimana strategi pemerintahan orde baru melanggengkan kekuasaannya selama 32 tahun? Pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto tercatat sebagai salah satu rezim terpanjang dalam sejarah Indonesia, berkuasa selama 32 tahun (1966-1998).

Konsistensi dan durasi kekuasaan ini bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari penerapan strategi pemerintahan Orde Baru melanggengkan kekuasaannya yang terstruktur dan masif.

Strategi yang digunakan berfokus pada stabilisasi politik yang ketat, kontrol sosial, dan dominasi pada setiap sendi kehidupan bernegara.

Tiga Pilar Utama: Stabilitas Politik dan Kontrol Massa

Secara garis besar, Orde Baru membangun kekuasaannya melalui tiga pilar strategis:

1. Dwifungsi ABRI: Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) diberikan peran ganda, tidak hanya sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan, tetapi juga sebagai kekuatan sosial politik. Ini berarti militer memiliki hak untuk menduduki jabatan sipil, mulai dari pusat hingga daerah. Dampaknya, militer menjadi instrumen utama yang mendukung dan mengamankan kebijakan-kebijakan pemerintah, sekaligus membungkam oposisi.
2. Monoloyalitas Birokrasi: Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mengharuskan Pegawai Negeri Sipil (PNS) beralih loyalitas politiknya hanya kepada Golongan Karya (Golkar), yang berfungsi sebagai mesin politik utama rezim. Dengan jalur birokrasi ini, Golkar dipastikan selalu memenangkan Pemilu, karena memiliki basis massa yang terorganisir dari seluruh aparat pemerintah.
3. Penyederhanaan dan Kontrol Partai Politik: Untuk menghindari konflik politik multi-partai seperti di masa Orde Lama, Orde Baru menyederhanakan jumlah partai politik menjadi hanya tiga: Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Selain itu, Pemilu dirancang sedemikian rupa untuk memastikan kemenangan Golkar. Kebebasan berpendapat dan pers juga dibatasi secara ketat untuk menjaga ‘stabilitas’ dari kritik.

Represi dan Pembangunan Ekonomi

Selain tiga pilar di atas, Orde Baru juga menggunakan instrumen represif seperti Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) untuk mengawasi dan menindak para pengkritik dan lawan politik. Isu komunisme juga secara konsisten digunakan untuk mendiskreditkan pihak oposisi.

Di sisi lain, rezim ini menjual narasi Pembangunan Ekonomi dan pemerataan sebagai legitimasi kekuasaan. Fokus pada infrastruktur dan stabilitas harga (walaupun dibarengi praktik KKN) berhasil menarik simpati sebagian besar masyarakat, menjadikannya alasan pembenar mengapa kekuasaan harus terus dipegang.

Pada akhirnya, kombinasi antara kontrol militer, dominasi birokrasi melalui Golkar, pembatasan politik, dan narasi pembangunan ekonomi inilah yang menjadi strategi pemerintahan Orde Baru melanggengkan kekuasaannya selama lebih dari tiga dekade.