Ganjar Pranowo Sebut Resiko Usai Jokowi Menjelaskan Presiden Boleh Turut Serta Kampanye dan Memihak

- Redaksi

Saturday, 27 January 2024 - 12:13 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

Ganjar Pranowo tanggapi pernyataan Prabowo soal presiden bebas memihak
( Dok. Istimewa)

SwaraWarta.co.id – Calon presiden Ganjar Pranowo mengizinkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk berkampanye dan memihak.

ADVERTISEMENT

ads.

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Ya silakan saja, karena beliau udah menyampaikan itu,” kata Ganjar di sela kampanyenya di Stadion Golo Dukal, Manggarai, NTT pada Jumat, 26 Januari 2024.

Menanggapi hal tersebut, Ganjar menegaskan bahwa tidak ada aturan yang melarang presiden untuk berkampanye, namun ia juga menilai bahwa sikap Presiden Jokowi akan berisiko besar dalam demokrasi. 

“Secara regulasi tidak melanggar, hanya memang ketika situasinya mungkin agak berbeda, semua akan membandingkan pada saat kami di-briefing gubernur, kepala daerah semua harus netral. Akan tetapi, kondisi ini akan mengambi risiko besar pada demokratisasi dan demokrasi yang akan berjalan,” kata Ganjar.

Baca Juga :  KPK Dalami Dugaan Korupsi Izin Usaha Pertambangan di Kalimantan Timur

Banyak pihak yang mengkritik pernyataan Jokowi, seperti Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia Neni Nurhayati yang mengkhawatirkan penggunaan semua sumber daya kekuasaan, anggaran, dan program saat ini untuk memenangkan anaknya, Gibran. 

Menanggapi berbagai komentar tersebut, Presiden Jokowi kembali menjelaskan pernyataannya mengenai izin presiden berkampanye dan memihak dalam Pemilu. 

Melalui sebuah keterangan yang disiarkan lewat YouTube Sekretariat Presiden, Jokowi menjelaskan bahwa pernyataannya sudah sesuai undang-undang.

Jokowi bahkan membawa kertas besar yang berisi pasal perundang-undangan yang dimaksud. 

Berdasarkan pasal 299 Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, presiden dan wakil presiden berhak melaksanakan kampanye. 

Ia juga menunjuk pasal 281, yang menyebutkan bahwa kampanye pemilu yang melibatkan presiden dan wakil presiden harus memenuhi persyaratan-persyaratan

Baca Juga :  Wanita di Buleleng Edarkan Narkoba Sempat Nyamar Pakai Kebaya

Peraturan tersebut seperti tidak menggunakan fasilitas dalam jabatan kecuali fasilitas pengamanan dan menjalani cuti di luar tanggungan negara.

Berita Terkait

4 Cara Cek Desil Lewat HP Tanpa Aplikasi, Langsung Keluar Hasilnya!
Apakah RUU Perampasan Aset Sudah Disahkan? Simak Penjelasannya!
Kenapa XAUUSD Tutup Hari Ini? Simak Begini Alasannya!
KPK akan Menelusuri Aliran Endorse Raffi Ahmad Rp14,7 Miliar: Benarkah Ada Konflik Kepentingan?
Geger! Video Karyawan HWI Jepara 6 Menit Viral di TikTok, Ini Faktanya
Link Video Syur Sejoli di Batang Jadi Incaran Warganet, Ternyata Begini Faktanya!
2 Video Asusila di Kabupaten Batang Mendadak Viral Melalui Aplikasi WhatsApp
Ternyata Akun SSCASN 2026 Sudah Bisa Dibuat Sekarang! Ini Fakta dan Cara Daftarnya

Berita Terkait

Friday, 20 November 2026 - 09:12 WIB

4 Cara Cek Desil Lewat HP Tanpa Aplikasi, Langsung Keluar Hasilnya!

Thursday, 19 November 2026 - 14:13 WIB

Apakah RUU Perampasan Aset Sudah Disahkan? Simak Penjelasannya!

Thursday, 19 November 2026 - 07:33 WIB

Kenapa XAUUSD Tutup Hari Ini? Simak Begini Alasannya!

Thursday, 19 November 2026 - 07:23 WIB

KPK akan Menelusuri Aliran Endorse Raffi Ahmad Rp14,7 Miliar: Benarkah Ada Konflik Kepentingan?

Wednesday, 18 November 2026 - 10:25 WIB

Geger! Video Karyawan HWI Jepara 6 Menit Viral di TikTok, Ini Faktanya

Berita Terbaru