| Menteri keuangan Sri mulyani ( Dok. Istimewa |
SwaraWarta.co.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani berbicara tentang bantuan sosial (bansos) yang sering diberikan oleh Presiden Joko Widodo belakangan ini.
ADVERTISEMENT
.SCROLL TO RESUME CONTENT
Dia mengatakan bahwa pemberian bansos adalah instrumen yang sudah ada di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sudah disetujui oleh semua partai politik di DPR.
“APBN itu adalah Undang-Undang, APBN itu dibahas bersama seluruh partai politik di Senayan,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Hasil Rapat Berkala KSSK, di kantor Kementerian Keuangan, Selasa (30/1/2024).
Sri Mulyani menyebutkan bahwa di dalam APBN 2023, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 476 triliun untuk tujuan bantuan sosial.
Dia menjelaskan bahwa bansos yang dianggarkan pada 2023 terdiri dari berbagai jenis, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dengan jumlah penerima 9,9 juta kelompok penerima dan kartu sembako dengan jumlah 18,7 juta penerima.
Selain itu, pada tahun 2023, pemerintah juga mengadakan bansos baru yakni bantuan langsung tunai (BLT) El Nino untuk menanggulangi dampak musim kering berkepanjangan.
“BLT El Nino yang tahun 2023 kami perkenalkan karena waktu itu musim kering memuncak, meskipun sudah mulai hujan muncul banjir jadi musim tanamnya bergeser,” kata dia.
Sri Mulyani juga menambahkan bahwa ada beberapa jenis bansos lainnya yang diberikan pemerintah melalui APBN 2023, seperti subsidi BBM, subsidi listrik, subsidi KUR, dan bantuan pangan.
Menurut Sri Mulyani, pola yang sama juga diterapkan pada pemberian bansos tahun 2024.
Dia menyebutkan bahwa bansos untuk tahun ini telah dianggarkan dalam APBN 2024 dengan nilai Rp 496 triliun.
Jumlah tersebut meningkat sekitar Rp 20 triliun dibandingkan tahun 2023. Anggaran bansos ini juga diatur dalam UU APBN yang disetujui oleh DPR.
Sri Mulyani mengatakan bahwa bansos telah dibagi menjadi beberapa pos, namun realisasinya dapat disesuaikan dengan kondisi di lapangan.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengeluarkan program bansos baru yaitu bantuan langsung tunai menjelang masa pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
Program bansos tersebut diberi nama BLT Mitigasi Risiko Pangan. Anggaran yang dibutuhkan untuk bansos ini mencapai Rp 11,2 triliun.
Akan ada 18,8 juta orang yang akan menerima bansos sebesar Rp 600 ribu, dan bantuan tersebut akan diberikan pada bulan Februari, bulan yang sama dengan pencoblosan Pemilu.
.webp){kind=link}