Categories: Berita

Jokowi Sebut Presiden Bebas Memihak, PDIP: Bahaya

 

PDIP sebut pernyataan Jokowi tentang presiden bebas memihak berbahaya
( Dok. Istimewa)

SwaraWarta.co.id – Komarudin Watubun, Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP, mengecam pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang menyatakan bahwa seorang presiden boleh memihak dan berkampanye dalam pemilihan presiden (pilpres). 

Menurut Komarudin, seorang presiden harus bersikap netral dan berdiri di atas semua kepentingan dan golongan.

ADVERTISEMENT

.

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Sangat disesalkan. Gimana mau cari Pemilu 2024 itu pemilu yang netral, pemilu yang demokratis. Sementara presiden sendiri sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, dan panglima tertinggi angkatan bersenjata RI yang harus berdiri di tengah kepentingan golongan malah menunjukkan sikap keberpihakan,” kata Komarudin saat dihubungi, Kamis (25/1).

Sebelumnya, Jokowi telah memperkenalkan konsep netralitas bagi presiden dalam Pemilu 2024 pada pertemuan dengan ratusan penjabat kepala daerah di Istana Kepresidenan Jakarta. 

Namun, pernyataan Jokowi saat ini dianggap bertolak belakang dengan pandangannya yang sebelumnya.

Komarudin menekankan bahwa tidak semestinya seorang presiden memperlihatkan dukungan secara terang-terangan untuk salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden. 

Kondisi ini semakin rumit karena putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, maju sebagai Wakil Presiden untuk pasangan calon Prabowo Subianto.

“Kalau misalnya dia memberi dukungan kepada nomor 2, itu sudah jelas-jelas KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme). Padahal reformasi ini lahir karena anti KKN,” ujarnya.

Selain itu, Komarudin meminta agar publik mengingatkan pernyataan Jokowi. Menurutnya, pernyataan tersebut dapat membawa konsekuensi yang berbahaya bagi demokrasi Indonesia. 

“Semua wajib untuk mengingatkan presiden janganlah lakukan itu. Karena itu berbahaya. Berbahayanya bukan buat keluarga atau kelompok tapi keselamatan bangsa dan negara,” ucap Komarudin.

Jokowi sebelumnya menyatakan bahwa presiden dan menteri boleh berkampanye dan memihak, namun tidak boleh menggunakan fasilitas negara. 

Ini semua dikarenakan setiap orang mempunyai hak yang sama dalam berdemokrasi.

“Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja, yang paling penting presiden itu boleh lho kampanye, boleh lho memihak. Boleh,” kata Jokowi di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1).

Redaksi SwaraWarta.co.id

Berita Indonesia Terkini 2024 Viral Terbaru Hari Ini

Recent Posts

Kapan GTA 6 Rilis di PC? Ini Jawaban dan Bocoran Terbarunya

SwaraWarta.co.id - Pertanyaan “kapan GTA 6 rilis di PC?” masih menjadi salah satu pencarian paling…

10 hours ago

Kelebihan Oppo Find X10 Pro: Flagship 2nm dengan Kamera 200MP dan Baterai Jumbo

SwaraWarta.co.id - Oppo Find X10 Pro hadir sebagai salah satu smartphone flagship paling agresif di…

10 hours ago

Terungkap! Inilah Alasan Google Menutup 19.372 Channel YouTube Indonesia

SwaraWarta.co.id - Alasan Google Menutup 19.000 Channel YouTube Indonesia menjadi perbincangan hangat setelah raksasa teknologi…

17 hours ago

Prediksi Ekonomi Indonesia 2027: Pertumbuhan, Inflasi, dan Suku Bunga BI

SwaraWarta.co.id - Prediksi ekonomi Indonesia 2027 menjadi topik yang sangat relevan bagi para investor, pengusaha, dan…

20 hours ago

Jangan Asal Ikut Tren! Ini Cara Memulai Karier di AI: Skill yang Dicari Perusahaan dan Jalur Belajarnya

SwaraWarta.co.id - Kalau kamu lagi mikir buat banting setir atau mulai merintis, memahami cara memulai…

21 hours ago

Apakah GTA 6 Bisa di PS4? Fakta Terbaru Setelah Rilis Resmi Bikin Kaget!

SwaraWarta.co.id - Apakah GTA 6 bisa di PS4 menjadi pertanyaan paling ramai diburu para gamer…

1 day ago