Kejagung Respon Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang Minta Koruptor Dihukum Pidana 50 Tahun

- Redaksi

Wednesday, 1 January 2025 - 16:16 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Presiden Prabowo Subianto Pastikan Jajaran Pemerintah Harus Bersih

Presiden Prabowo Subianto Pastikan Jajaran Pemerintah Harus Bersih

Swarawarta.co.id – Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengusulkan agar koruptor yang merugikan negara dihukum hingga 50 tahun penjara.

“Terkait dengan pernyataan Bapak Presiden tentu kami sangat mendukung ya, apa yang sudah dinyatakan oleh beliau dan kami sangat responsif terkait dengan pernyataan beliau,” kata Kapuspenkum Kejagung RI, Harli Siregar dalam konferensi pers di Kejagung RI

Kejagung menyatakan mendukung gagasan tersebut dan langsung mengambil langkah konkret menanggapi pernyataan Presiden.

ADVERTISEMENT

ads.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Juru bicara Kejagung, Harli, menjelaskan bahwa pihaknya telah mengajukan banding atas vonis 6,5 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Harvey Moeis, terdakwa kasus korupsi terkait penjualan timah yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 300 triliun.

Baca Juga :  Kena Tendangan, Siswa Perguruan Silat di Ponorogo Meninggal Dunia

“Oleh karenanya kami berkomitmen dan sesungguhnya kami sudah melakukan upaya hukum ya melakukan banding dan sudah didaftarkan di pengadilan,” jelas Harli.

Menurut Harli, Kejagung berkomitmen untuk menuntut hukuman yang lebih berat sesuai dengan tingkat kerugian yang ditimbulkan.

Terkait usulan Presiden Prabowo untuk memperberat hukuman bagi koruptor yang merugikan negara dalam jumlah besar, Harli menyebut bahwa Kejagung tetap berpegang pada regulasi yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Meskipun begitu, pihaknya berupaya memaksimalkan tuntutan sesuai ruang lingkup hukum yang berlaku.

Harli menambahkan, tim penuntut umum sedang menyusun poin-poin argumen untuk memori banding.

Meski salinan putusan pengadilan belum diterima, persiapan memori banding dilakukan dengan mengandalkan catatan selama persidangan berlangsung.

Baca Juga :  Bareskrim Polri Sita Rekening Direktur Persiba Balikpapan Terkait Dugaan TPPU Narkoba

Langkah ini diambil sebagai bagian dari komitmen Kejagung untuk mengejar keadilan dan memberikan efek jera terhadap pelaku korupsi.

Berita Terkait

4 Cara Cek Desil Lewat HP Tanpa Aplikasi, Langsung Keluar Hasilnya!
Apakah RUU Perampasan Aset Sudah Disahkan? Simak Penjelasannya!
Kenapa XAUUSD Tutup Hari Ini? Simak Begini Alasannya!
KPK akan Menelusuri Aliran Endorse Raffi Ahmad Rp14,7 Miliar: Benarkah Ada Konflik Kepentingan?
Geger! Video Karyawan HWI Jepara 6 Menit Viral di TikTok, Ini Faktanya
Link Video Syur Sejoli di Batang Jadi Incaran Warganet, Ternyata Begini Faktanya!
2 Video Asusila di Kabupaten Batang Mendadak Viral Melalui Aplikasi WhatsApp
Ternyata Akun SSCASN 2026 Sudah Bisa Dibuat Sekarang! Ini Fakta dan Cara Daftarnya

Berita Terkait

Friday, 20 November 2026 - 09:12 WIB

4 Cara Cek Desil Lewat HP Tanpa Aplikasi, Langsung Keluar Hasilnya!

Thursday, 19 November 2026 - 14:13 WIB

Apakah RUU Perampasan Aset Sudah Disahkan? Simak Penjelasannya!

Thursday, 19 November 2026 - 07:33 WIB

Kenapa XAUUSD Tutup Hari Ini? Simak Begini Alasannya!

Thursday, 19 November 2026 - 07:23 WIB

KPK akan Menelusuri Aliran Endorse Raffi Ahmad Rp14,7 Miliar: Benarkah Ada Konflik Kepentingan?

Wednesday, 18 November 2026 - 10:25 WIB

Geger! Video Karyawan HWI Jepara 6 Menit Viral di TikTok, Ini Faktanya

Berita Terbaru