Swarawarta.co.id – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menanggapi permintaan maaf Presiden Joko Widodo (Jokowi) di akhir masa jabatannya.
“Partai menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan dari seorang presiden itu dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Contohnya kami yang selama ini getol menolak impor beras sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif,” kata Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, di Lenteng Agung, Jakarta, dalam keterangannya, Sabtu (3/8/2027).
PDIP berpendapat bahwa kebijakan yang telah dibuat oleh presiden harus dipertanggungjawabkan di depan rakyat, bukan hanya minta maaf.
ADVERTISEMENT
.SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kebijakan-kebijakan itulah yang harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat dan itu harus kedepankan, bukan permintaan maafnya dulu,” lanjut Hasto.
Hasto, seorang anggota PDIP menegaskan bahwa kebijakan yang diambil oleh Presiden Jokowi perlu dipertanggungjawabkan secara jelas, bukan sekadar permohonan maaf semata.
Pada acara zikir dan doa kebangsaan menjelang Hut RI ke-79 di halaman Istana Merdeka, Jakarta Pusat pada hari Kamis (1/8/2024), Jokowi menyampaikan permintaan maafnya atas segala kesalahan dan khilaf selama menjalankan tugasnya sebagai presiden.
“Di hari pertama bulan kemerdekaan, bulan Agustus. Dengan segenap kesungguhan dan kerendahan hati, izinkanlah saya dan Kiai Haji Ma’ruf Amin ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan khilaf selama ini. Khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” kata Jokowi.
Jokowi mengakui bahwa ia tidaklah sempurna dan menyadari bahwa tidak semua pihak dapat memenuhi ekspektasinya.
“Kami sangat menyadari bahwa sebagai manusia, kami tidak mungkin dapat menyenangkan semua pihak. Kami juga tidak mungkin dapat memenuhi harapan semua pihak. Saya tidak sempurna, saya manusia biasa, kesempurnaan itu hanya milik Allah SWT,” ujarnya.
Untuk itu, PDIP berharap bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh pemimpin negara harus bertanggung jawab dan memiliki pertanggung jawaban yang jelas di depan masyarakat.
