| Bupati Banyuwangi saat meninjau rumah warga (Dok. Ist) |
SwaraWarta.co.id Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus berusaha dalam menangani kemiskinan di daerah tersebut.
Salah satu programnya adalah Bedah Rumah, di mana mereka merenovasi rumah warga yang tidak layak huni dengan melibatkan berbagai pihak, seperti pemkab, pemerintahan desa, swasta, dan dukungan pemerintah pusat.
ADVERTISEMENT
.SCROLL TO RESUME CONTENT
“Terima kasih kepada seluruh pihak yang terus bersinergi, yang bersama-sama, bergotong royong membantu warga Banyuwangi. Terima kasih kepada seluruh pihak yang ikut berkontribusi,” ujar Bupati Ipuk Fiestiandani
Program ini mencakup penyediaan rumah yang layak huni serta memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin sirkulasi udara dan air bersih.
“Program ini tidak sekadar menyediakan rumah layak huni. Tetapi juga memperhatikan sirkulasi udara dan air bersih. Jadi rumah tinggal masyarakat tidak hanya nyaman tetapi lebih sehat,” kata Ipuk.
Kepala Desa, menggunakan Dana Desa (DD) atau Alokasi Dana Desa (ADD), diminta untuk mengalokasikan anggaran bedah rumah sehingga setiap tahun mereka wajib melakukan renovasi rumah warga miskinnya.
“Dananya bersumber dari DD dan ADD. Tahun 2024 ini juga dialokasikan bedah rumah dari pemerintah desa, selain dari pemkab juga dan sinergis berbagai pihak,” kata Faishol
Pada 2023, pemerintahan desa telah merenovasi lebih dari 1.300 rumah tidak layak huni warga Banyuwangi dengan dukungan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, pemerintahan desa, dan berbagai pihak lainnya.
