Joe Biden Buka Suara: Ibu Kota Jakarta Harus Pindah ke IKN Karena…

- Redaksi

Monday, 18 December 2023 - 08:56 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Joe Bidan Buka Suara Soal Jakarta Harus Segera Pindah ke IKN-SwaraWarta.co.id (Sumber: Reuteurs)

SwaraWarta.co.id – Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, menyoroti urgensi pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta.

ADVERTISEMENT

ads.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Biden menghubungkan keputusan ini dengan perubahan iklim yang mengancam seluruh dunia.

Dalam pidato di kantor Direktur Intelijen Nasional AS tahun 2021, Biden mengungkapkan kekhawatiran bahwa Jakarta bisa tenggelam dalam 10 tahun akibat kenaikan permukaan laut.

Menurut Biden, perubahan iklim menjadi ancaman serius yang menyebabkan naiknya permukaan laut.

Dia memperingatkan bahwa jika permukaan laut terus naik, jutaan orang akan kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian.

Biden juga merinci potensi pemindahan ibu kota Indonesia dalam 10 tahun sebagai dampak dari proyeksi kenaikan permukaan laut.

Pemerintah Indonesia sendiri telah mengambil langkah serius terkait pemindahan ibu kota negara dari Jakarta di Pulau Jawa ke Nusantara di Pulau Kalimantan.

Baca Juga :  Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Timpali Pernyataan KUA Soal Pelayanan Semua Agama

Terbaru, Jakarta akan dijadikan provinsi kawasan aglomerasi setelah tidak lagi menjadi daerah khusus ibukota.

Hal ini tercantum dalam draf Rancangan Undang-Undang Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang telah disetujui oleh anggota dewan.

Pemindahan ibu kota diiringi rencana pembentukan kawasan aglomerasi yang mencakup tidak hanya Jakarta tetapi juga beberapa daerah di sekitarnya.

Rencana ini bertujuan untuk menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi nasional berskala global.

Kawasan aglomerasi akan mengintegrasikan pengelolaan pemerintahan, industri, perdagangan, transportasi, dan sektor strategis lainnya guna meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan nasional.

Dalam draf RUU tersebut, kawasan aglomerasi mencakup Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Bekasi.

Baca Juga :  Hati-Hati dalam Penghapusan Utang UMKM: Pemerintah Diminta Siapkan Solusi Komprehensif

Ini menandai upaya serius pemerintah untuk merestrukturisasi wilayah dengan memperkuat integrasi antar kota dan kabupaten.

NASA, Badan Antariksa Amerika Serikat, turut memberikan perspektif ilmiah terkait perubahan iklim dan ancaman terhadap kota-kota pesisir, termasuk Jakarta.

Menurut NASA, suhu global yang meningkat dan pelelehan lapisan es meningkatkan risiko banjir dan luapan air laut di kota-kota pesisir.

Kenaikan permukaan laut sebesar 3,3 mm per tahun dan intensitas badai hujan yang meningkat di tengah pemanasan atmosfer membuat banjir menjadi kejadian yang lebih sering terjadi.

NASA juga memberikan visualisasi evolusi Jakarta dalam tiga dekade terakhir melalui gambar landsat.

Pembabatan hutan dan vegetasi di sepanjang sungai Ciliwung dan Cisadane telah mengurangi kemampuan daerah tersebut untuk menyerap air, menyebabkan limpahan dan banjir bandang.

Pertumbuhan populasi Jakarta yang lebih dari dua kali lipat antara 1990 dan 2020 semakin memadati dataran banjir dengan risiko tinggi.

Baca Juga :  Bagaimana Kebijakan Pemerintah Melakukan Rasionalisasi Pajak Daerah Melalui Undang-Undang Omnibus Law Perpajakan?

Faktor lain yang memperburuk kondisi adalah saluran sungai dan kanal yang menyempit atau tersumbat oleh sedimen dan sampah secara berkala.

Hal ini membuat Jakarta semakin rentan terhadap luapan air.

Analisis dari NASA memberikan pandangan ilmiah yang mendukung kekhawatiran Presiden Biden dan langkah-langkah pemerintah Indonesia terkait pemindahan ibu kota.

Pemindahan ibu kota dan pembentukan kawasan aglomerasi menjadi solusi yang strategis dalam menghadapi tantangan perubahan iklim.

Langkah-langkah ini tidak hanya mengamankan masa depan ibu kota namun juga berpotensi menciptakan model pengembangan wilayah yang berkelanjutan.

Seiring dengan itu, kerja sama internasional dan komitmen global dalam mengatasi perubahan iklim menjadi krusial untuk menjaga stabilitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.***

Berita Terkait

BREAKING NEWS! Gaji PPPK 2025 Akhirnya Cair Bulan Depan, Ada yang Tembus Rp7,3 Juta per Bulan! Cek Rinciannya di Sini
Maaf, Honorer Kategori R4 Tetap Gagal Seleksi PPPK, Meski Nilai Tinggi! Bisa Diangkat Jadi PPPK Paruh Waktu?
Apakah Ada Jalur Khusus untuk Honorer R4 Usai Gagal PPPK Tahap 2 2024? Begini Penjelasannya
Tak Lolos PPPK Tahap 2 tapi Statusmu Honorer R3b dan R4? Begini Prediksi Nasibnya
Terungkap! DPR dan BKN Sepakati Batas Akhir Pengangkatan PPPK dan CPNS 2025, Honorer R2 dan R3 Masih Bisa Jadi Full Time ASN!
Siapa Saja yang Berhak Menerima Bantuan BSU BPJS Ketenagakerjaan? Memahami Kriteria dan Mekanisme Penyaluran
Cara Mengecek BSU Lewat Pospay dengan Mudah, Cukup dari Rumah!
Pencairan BSU Juli 2025 Rp600 Ribu, Lakukan Ini Jika Belum Masuk Rekeningmu!

Berita Terkait

Saturday, 5 July 2025 - 22:51 WIB

BREAKING NEWS! Gaji PPPK 2025 Akhirnya Cair Bulan Depan, Ada yang Tembus Rp7,3 Juta per Bulan! Cek Rinciannya di Sini

Saturday, 5 July 2025 - 21:51 WIB

Maaf, Honorer Kategori R4 Tetap Gagal Seleksi PPPK, Meski Nilai Tinggi! Bisa Diangkat Jadi PPPK Paruh Waktu?

Saturday, 5 July 2025 - 20:51 WIB

Apakah Ada Jalur Khusus untuk Honorer R4 Usai Gagal PPPK Tahap 2 2024? Begini Penjelasannya

Saturday, 5 July 2025 - 19:51 WIB

Tak Lolos PPPK Tahap 2 tapi Statusmu Honorer R3b dan R4? Begini Prediksi Nasibnya

Saturday, 5 July 2025 - 18:51 WIB

Terungkap! DPR dan BKN Sepakati Batas Akhir Pengangkatan PPPK dan CPNS 2025, Honorer R2 dan R3 Masih Bisa Jadi Full Time ASN!

Berita Terbaru