| Ilustrasi beras untuk program SPHP (Dok. Istimewa) |
SwaraWarta.co.id – Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika, menyatakan masih ada dugaan mengapa harga beras masih mahal meski Perum Bulog telah mengeluarkan banyak beras melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
ADVERTISEMENT
.SCROLL TO RESUME CONTENT
Salah satu dugaannya adalah adanya kemungkinan penyalahgunaan beras SPHP yang seharusnya disalurkan kepada masyarakat kurang mampu, namun malah dijual kembali sebagai beras komersial.
Perlu dilakukan investigasi untuk memastikan beras SPHP benar-benar disalurkan dengan tepat.
“Karena kami tidak pernah mengawasi (harga beras) di pasar, di ritel, di konsumen itu seperti apa,” kata Yeka saat melakukan inspeksi, di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Jumat.
Program SPHP dibuat oleh pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan beras di pasar dan menekan kenaikan harga beras agar terjangkau bagi masyarakat menengah ke bawah.
Beras SPHP berasal dari cadangan beras pemerintah di gudang Bulog dan dikemas dalam kemasan 5 kg yang harganya lebih murah dibandingkan beras lain di pasaran.
Dua dugaan lainnya yang masih mungkin terjadi adalah adanya gangguan produksi beras dalam negeri serta penyelewengan dalam penyaluran beras SPHP.
“Produksi yang bermasalah atau memang ada penyelewengan di dalam penyaluran beras SPHP,” ujarnya.
Yeka juga menyoroti kemasan karung beras Bulog SPHP yang tampak sama persis dengan beras komersial, padahal kualitas keduanya tidak jauh berbeda.
“Tadi kelihatan karung beras SPHP dan beras komersial tak jauh beda, jadi ini saran buat Bulog ya agar kemasannya dibedakan,” Ungkapnya.
Beras SPHP diharapkan dapat tersedia merata di seluruh wilayah Indonesia dengan harga yang beragam sesuai zona.
Masyarakat bisa membeli beras SPHP di pasar tradisional, ritel modern, outlet Perum Bulog, pemerintah daerah, dan toko yang menjadi mitra Perum Bulog.
Badan Pangan Nasional mengatakan rencana penyaluran beras SPHP tahun 2024 diperkirakan mencapai 1,2 juta ton untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan serta mengendalikan inflasi.
