Jelang Pilkada Serentak, KPK Dukung Penundaan Penyaluran Bansos

- Redaksi

Friday, 15 November 2024 - 10:28 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KPK setujui usul Kemendagri terkait penundaan bansos
(Dok. Ist)

KPK setujui usul Kemendagri terkait penundaan bansos (Dok. Ist)

Swarawarta.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung upaya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang meminta pemerintah daerah untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan sosial (bansos) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga hari pencoblosan Pilkada 2024.

“KPK tentunya mendukung langkah Kemendagri terkait rencana penghentian sementara distribusi bansos menjelang pilkada, yang bertujuan untuk memitigasi adanya konflik kepentingan, ataupun bentuk-bentuk money politic dalam pilkada ini,” kata Jubir KPK Tessa Mahardhika kepada wartawan, Kamis (14/11/2024).

KPK berencana melakukan pengawasan terhadap penyaluran bansos ini agar tidak terjadi penyalahgunaan.

ADVERTISEMENT

ads.

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kami pun mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi program bansos ini, sebagai bentuk pelibatan publik dalam pencegahan korupsi. Hal ini sebagai upaya bersama kita mewujudkan pilkada berintegritas, yang terhindar dari segala bentuk praktik-praktik korupsi,” ujarnya.

Baca Juga :  Sah! Pemkab Ponorogo Serahkan TPS Mrican ke Swasta

Selain itu, KPK juga mengimbau masyarakat untuk aktif dalam mengawasi praktik politik uang selama Pilkada berlangsung.

KPK berharap, dengan langkah pengawasan ini, Pilkada 2024 bisa terhindar dari tindakan korupsi.

“KPK akan ikut mengawasi penyaluran bansos, sebagai salah satu fokus dalam Monitoring Centre for Prevention (MCP) pada area perencanaan dan penganggaran,” kata Tessa.

Tessa, perwakilan KPK, menekankan bahwa pengawasan terhadap bansos menjadi salah satu fokus utama dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

“KPK mendorong sejak awal perencanaan penganggaran terhadap pemberian alokasi bantuan sosial yang bersumber dari APBD melakukan clearance DTKS memastikan data penerima dan pendistribusiannya sesuai ketentuan dan peruntukannya, memastikan setiap sistem prosedur penganggaran melalui adanya peraturan kepala daerah serta pengawasan atas realisasi penyaluran dana bantuan sosial serta melakukan pemeriksaan oleh pengawas internal jika terdapat risiko penyelewengan penggunaan bantuan sosial,” tutur dia.

Baca Juga :  Grab Perluas Langkah Hijau untuk Lingkungan, Targetkan Netral Karbon di 2040

“Sedangkan penyaluran bansos secara umum oleh pemda tentunya tetap harus mengikuti arahan Kemendagri sebagai instansi pembinanya,” imbuhnya

Berita Terkait

3 Fakta Menarik Terkait Video Ce Crystine yang Viral di Media Sosial 
Siapa Cawapres Pengganti Gibran? 8 Nama Ini Bikin Publik Makin Penasaran!
Video Syur Ce Crystine Viral di Blitar, Kini Menjadi Sorotan di Publik!
Bongkar Rahasia! Cara Menyelesaikan Rubik 3×3 untuk Pemula, Dijamin Langsung Bisa!
VIRAL! Video “Jaksa 11 Menit” Diburu Netizen, Ternyata Begini Faktanya!
Vave Haram? Ini Isi Fatwa MUI yang Wajib Kamu Tahu Sebelum Vape Lagi
HEBOH! Video Kades Lamongan Viral di Hotel, Tuai Reaksi dari Warganet!
12 November Hari Apa? Ternyata Bukan Libur, Tapi Ada 3 Peringatan Penting Sekaligus!

Berita Terkait

Monday, 16 November 2026 - 16:25 WIB

3 Fakta Menarik Terkait Video Ce Crystine yang Viral di Media Sosial 

Monday, 16 November 2026 - 09:00 WIB

Siapa Cawapres Pengganti Gibran? 8 Nama Ini Bikin Publik Makin Penasaran!

Monday, 16 November 2026 - 07:42 WIB

Video Syur Ce Crystine Viral di Blitar, Kini Menjadi Sorotan di Publik!

Sunday, 15 November 2026 - 11:36 WIB

VIRAL! Video “Jaksa 11 Menit” Diburu Netizen, Ternyata Begini Faktanya!

Friday, 13 November 2026 - 15:21 WIB

Vave Haram? Ini Isi Fatwa MUI yang Wajib Kamu Tahu Sebelum Vape Lagi

Berita Terbaru