Swarawarta.co.id – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan penegasan penting mengenai posisi tambang nikel di Pulau Gag yang letaknya berada sekitar 30 hingga 40 kilometer dari kawasan wisata ikonik Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Dalam keterangannya, ia menekankan pentingnya menjaga kelestarian kawasan wisata tersebut, sekaligus memastikan bahwa potensi sumber daya alam yang dimiliki wilayah itu tetap bisa dimanfaatkan secara bijak.
“Piaynemo itu pulau pariwisatanya Raja Ampat, saya sering di Raja Ampat. Pulau Piaynemo dengan Pulau GAG itu kurang lebih sekitar 30 kilometer sampai dengan 40 kilometer, dan di wilayah Raja Ampat itu betul wilayah pariwisata yang kita harus lindungi,” ujar Bahlil di Jakarta, Kamis (5/6/2025) dilansir Antara.
ADVERTISEMENT
.SCROLL TO RESUME CONTENT
Raja Ampat selama ini dikenal sebagai salah satu destinasi wisata kelas dunia dengan kekayaan hayati laut yang luar biasa. Oleh sebab itu, perlindungan terhadap kawasan ini menjadi prioritas. Namun, di sisi lain, Pulau Gag juga menyimpan sumber daya tambang yang telah diidentifikasi dan dikelola dalam koridor hukum yang berlaku. Bahlil menyebut, wilayah itu memang memiliki zona yang telah ditetapkan untuk aktivitas pertambangan.
“Tapi luas wilayah pulau-pulau Raja Ampat itu sampai ada yang pendekatannya sampai dengan Maluku Utara. Ini juga teman-teman harus tahu. Jadi wilayah Kabupaten Raja Ampat itu banyak hutan konservasi, banyak pulau-pulau yang untuk pariwisata, tapi juga ada pulau-pulau yang memang ada pertambangan,” imbuhnya.
Menurutnya, terdapat lima perusahaan yang mengantongi izin untuk melakukan kegiatan pertambangan di wilayah Raja Ampat. Meski demikian, hanya satu perusahaan yang aktif beroperasi, yakni PT GAG Nikel, anak usaha dari PT Aneka Tambang (Antam) Tbk. Perusahaan ini mulai melakukan kegiatan produksi sejak tahun 2017 dan resmi menjalankan operasionalnya pada tahun berikutnya, 2018.
“IUP (Izin Usaha Pertambangan) di Raja Ampat itu mungkin ada lima, setelah saya mendapat laporan dari Dirjen (Direktur Jenderal). Nah, yang beroperasi sekarang itu hanya satu, yaitu PT GAG Nikel ini,” kata Bahlil.
Bahlil menjelaskan bahwa PT GAG Nikel awalnya berada di bawah pengelolaan pihak asing melalui skema Kontrak Karya (KK), yakni bentuk perjanjian kerja sama antara pemerintah dan perusahaan berbadan hukum Indonesia dalam menjalankan usaha pertambangan mineral. Kontrak tersebut bermula pada tahun 1997–1998. Namun, setelah melalui proses evaluasi dan penyesuaian regulasi, pemerintah mengambil alih kontrak tersebut dan menyerahkannya kepada Antam untuk dikelola sebagai aset nasional.
Saat ini, aktivitas produksi PT GAG Nikel tercatat dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dengan kapasitas produksi mencapai 3 juta ton per tahun. Meskipun angka tersebut terbilang besar, Bahlil memastikan bahwa semua kegiatan pertambangan dilakukan dengan memperhatikan aspek lingkungan dan tata kelola yang baik.
Ia juga menambahkan, pemerintah tetap akan mengawasi secara ketat agar aktivitas pertambangan tidak mengancam keberlanjutan ekosistem di Raja Ampat. Prinsip kehati-hatian dan pelestarian lingkungan menjadi kunci dalam menyeimbangkan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan sumber daya alam.
Dengan adanya pengelolaan yang terstruktur serta pengawasan yang intensif, pemerintah berharap bahwa kekayaan tambang yang ada di Pulau Gag dapat memberi manfaat ekonomi, tanpa harus mengorbankan kekayaan hayati dan nilai ekowisata Raja Ampat yang tak ternilai.
