Saran Pengamat: Pemerintah Perlu Perinci Program Makan Siang dan Susu Gratis untuk Hindari Dampak Buruk

 

SwaraWarta.co.id – Dari kelanjutan program makan siang gratis, pemerintah diimbau untuk merinci teknis pelaksanaan program tersebut dan pemberian susu gratis di bawah pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto guna menghindari potensi dampak buruk di dalam negeri.

Hal ini disampaikan oleh pengamat sosial dan kebijakan publik, Muhammad Gumarang, melalui keterangan tertulis di Jakarta pada hari Sabtu.

Gumarang menekankan pentingnya perincian anggaran untuk program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran tersebut.

Menurutnya, perincian anggaran perlu dilakukan dengan sangat cermat agar tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ia menambahkan bahwa pemerintah harus mempertimbangkan anggaran dengan baik dan menetapkan skala prioritas yang jelas agar program dapat berjalan efektif tanpa menimbulkan masalah keuangan.

Gumarang juga menyoroti tantangan yang dihadapi dalam pendistribusian makanan dan susu, mengingat kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari banyak pulau.

Dalam pandangannya, pemerintah harus memikirkan secara matang strategi distribusi yang baik dan efektif, khususnya dalam hal pendistribusian bahan pangan.

Ia mengingatkan bahwa kesalahan dalam distribusi bisa menimbulkan masalah serius, terutama jika distribusi tidak merata atau tidak tepat waktu.

Selain itu, Gumarang juga menyoroti rencana pemerintah untuk mengimpor susu, karena produksi dalam negeri dinilai tidak cukup untuk memenuhi permintaan.

Dalam pandangannya, pemerintah perlu berhati-hati dan selektif dalam melakukan impor. Ia mengingatkan bahwa kualitas susu impor, terutama dari negara-negara tertentu, harus diperhatikan dengan seksama.

Gumarang juga menekankan perlunya kehati-hatian dalam memilih negara asal impor, khususnya dari China.

Ia mengingatkan bahwa China memiliki sejarah skandal susu yang terkontaminasi zat kimia melamin.

Skandal tersebut mengakibatkan sekitar 300.000 korban terkena berbagai penyakit berbahaya, dengan 54.000 di antaranya harus dilarikan ke rumah sakit, dan enam bayi meninggal dunia akibat gagal ginjal.

Menurut Gumarang, pemerintah harus lebih selektif terhadap susu impor dari China, baik dari segi kualitas maupun kehalalannya.

Ia juga menyoroti bahwa kualitas pangan dari China saat ini menjadi perhatian serius, terutama setelah ditemukannya produk camilan ilegal asal China yang menyebabkan enam siswa SD di Cidadap I, Kecamatan Sukaraja, mengalami pusing, mual, dan muntah pada Mei lalu.

Gumarang menyatakan bahwa kejadian tersebut menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap barang impor di Indonesia.

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp71 triliun untuk program makan bergizi gratis, yang merupakan salah satu program prioritas presiden terpilih Prabowo Subianto.

Anggaran ini setara dengan dua persen dari total rencana belanja negara yang mencapai Rp3.613,1 triliun.

Alokasi anggaran yang besar ini menunjukkan betapa pentingnya program tersebut bagi pemerintah,

namun Gumarang mengingatkan bahwa perincian teknis dan pengawasan yang ketat tetap menjadi kunci agar program ini dapat berjalan sukses tanpa menimbulkan masalah baru di masa mendatang.

Dengan berbagai tantangan yang ada, Gumarang berharap pemerintah tidak hanya fokus pada pelaksanaan program, tetapi juga pada pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan.

Hanya dengan demikian, program makan siang dan susu gratis dapat benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia, terutama bagi anak-anak yang menjadi sasaran utama program tersebut.***