Revisi Aturan Presidential Threshold: Wakil Ketua Baleg DPR Soroti Kualitas dan Kaderisasi Capres

 

SwaraWarta.co.id – Dari dunia politik dan pemerintahan, Wakil Ketua Badan Legislasi atau Baleg DPR, Ahmad Doli Kurnia, menilai bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait aturan presidential threshold memerlukan penyesuaian lebih lanjut.

Ia menekankan pentingnya penghapusan ambang batas syarat calon presiden (capres) sebesar 20 persen dari total kursi DPR agar diatur ulang melalui mekanisme yang tepat.

Doli menyampaikan bahwa aturan presidential threshold harus dirancang untuk mencegah kemunculan partai politik baru yang belum memiliki pengalaman mencalonkan capres.

Menurutnya, keberadaan aturan ini akan memastikan bahwa calon presiden yang diusung memiliki kualitas yang baik serta dukungan politik yang kuat dari DPR dan koalisi partai politik.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pencalonan capres dapat dilakukan oleh siapa saja, baik dari kalangan kader partai maupun nonkader.

Namun, ia menekankan bahwa proses pencalonan tetap harus melalui prosedur yang terukur dan sesuai aturan.

Doli juga menyoroti pentingnya memperhatikan sistem kaderisasi dalam partai politik.

Menurutnya, putusan MK terkait penghapusan presidential threshold dapat memicu lahirnya banyak partai politik baru menjelang tahapan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.

Hal ini, katanya, berpotensi menimbulkan masalah, seperti meningkatnya praktik transaksi politik, politik sandera-menyandera, dan terganggunya konsolidasi pemerintahan.

Ia menilai bahwa pengaturan lebih lanjut diperlukan untuk memastikan demokrasi dalam tubuh partai politik berjalan dengan baik.

Sistem kaderisasi yang kuat, menurutnya, akan membantu melahirkan capres berkualitas yang mampu menjalankan pemerintahan secara efektif.

Ahmad Doli Kurnia juga mengingatkan bahwa putusan MK yang mengabulkan uji formil terhadap Undang-Undang Pemilu tentang syarat pencalonan capres harus ditindaklanjuti dengan revisi aturan oleh DPR.

Revisi ini, kata Doli, perlu dilakukan melalui pembahasan di Baleg DPR atau Komisi II DPR.

Putusan MK tersebut memberikan kewajiban kepada DPR untuk melakukan penyesuaian terhadap Undang-Undang Pemilu.

Hal ini bertujuan agar aturan yang berlaku dapat mendukung perkembangan demokrasi yang sehat dan terstruktur, sekaligus mencegah dampak negatif dari penghapusan presidential threshold.

Doli menilai bahwa tanpa adanya aturan yang jelas, situasi politik dapat menjadi semakin kompleks.

Ia mengkhawatirkan potensi meningkatnya praktik politik transaksional yang dapat merusak integritas sistem demokrasi.

Menurutnya, politik transaksional dapat menghambat jalannya pemerintahan yang efektif dan merusak kepercayaan publik terhadap proses politik.

Untuk itu, ia menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Pemilu harus dirancang dengan mempertimbangkan keseimbangan antara membuka peluang demokrasi dan menjaga kualitas capres yang diusung.

Ahmad Doli Kurnia menekankan bahwa putusan MK terkait presidential threshold memerlukan pengaturan ulang yang matang.

Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pencalonan capres tidak hanya terbuka, tetapi juga tetap memperhatikan kualitas dan dukungan politik yang memadai.

Ia juga menegaskan pentingnya membangun demokrasi yang sehat melalui sistem kaderisasi partai politik yang kuat.

Dengan langkah ini, diharapkan sistem politik Indonesia dapat berkembang lebih baik tanpa terjebak dalam praktik politik transaksional yang merugikan.

Revisi aturan pemilu menjadi langkah penting bagi DPR untuk menjawab tantangan yang muncul dari putusan MK.

Dengan demikian, proses demokrasi di Indonesia dapat berjalan lebih terstruktur dan mendukung lahirnya pemimpin berkualitas di masa depan.***