Berita

Pemerintah Efisiensi Anggaran, Dasco Pastikan Tak Ada PHK

Swarawarta.co.id – Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa tidak akan ada pemutusan hubungan kerja (PHK) pegawai setelah kementerian dan lembaga melakukan efisiensi anggaran. 

Ia menjamin bahwa DPR tidak akan membiarkan hal itu terjadi.

“Pemutusan kontrak kerja, kekhawatiran, dan lain-lain itu, pengangguran karena buntut efisiensi, saya pikir tidak akan terjadi,” kata Dasco kepada wartawan, Senin (10/2/2025).

ADVERTISEMENT

adsads.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Saat ini, pihaknya sedang menunggu hasil rekonstruksi anggaran yang dilakukan pemerintah setelah Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan efisiensi anggaran.

Hasil rekonstruksi anggaran tersebut nantinya akan dilaporkan kepada DPR RI.

“Kita tunggu hasil rekonstruksi dari anggaran yang akan dikeluarkan oleh pemerintah,” ucapnya.

Sebelumnya, muncul kekhawatiran bahwa para pegawai honorer di kementerian dan lembaga akan terdampak oleh efisiensi anggaran.

Namun, Istana telah menampik kabar bahwa gaji ke-13 ASN akan dipotong.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan bahwa belanja pegawai, seperti gaji ke-13 dan THR ASN, serta bantuan sosial tidak masuk dalam bagian efisiensi.

“Bu Menteri Keuangan sudah kasih pernyataan kan dan efisiensi yang disampaikan Presiden tidak termasuk belanja pegawai, gaji pegawai itu kan bukan dari bagian yang diefisienkan,” kata Hasan kepada wartawan di kantor PCO, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (7/2) lalu.

Santi

Santi namanya, seorang perempuan yang kini berusia 20 tahun. Berpengalaman selama 3 tahun di bidang jurnalistik. Selama menjalankan tugas, dirinya kerap menemukan liputan dengan isu politik, pemerintah, hingga kriminal. Sejak tahun lalu dirinya tergabung di swarawarta.co.id

Recent Posts

DEWASA Ini Tata Kelola Pemerintahan Tidak Lagi Hanya Mengandalkan Pelayanan Secara Manual, Melainkan Sudah Membutuhkan Bantuan Teknologi Komputer

Tata kelola pemerintahan modern telah mengalami transformasi signifikan. Pergeseran dari sistem manual menuju pemanfaatan teknologi…

8 hours ago

AKUNTABILITAS Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Dalam Hal Ini Menjadi Kewajiban Instansi Pemerintah Untuk Membuat Laporan Kinerja Penyelenggaraan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan pilar penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih…

9 hours ago

SUATU Perencanaan Pemerintahan Yang Dibuat Sebelumnya Perlu Memperhatikan Berbagai Faktor Yang Dimungkinkan Dapat Berpengaruh Terhadap Efektivitas

Perencanaan pemerintahan yang efektif merupakan kunci keberhasilan pembangunan suatu negara. Proses perencanaan ini membutuhkan pertimbangan…

9 hours ago

ANALISISLAH Fenomena Inovasi Ini Termasuk Ke Dalam Faktor Internal Atau Eksternal Beserta Dengan Alasannya!

Implementasi *electronic government* (e-government) menandai era baru dalam tata kelola pemerintahan. Peralihan dari sistem manual…

9 hours ago

SEBAGAI Bagian Dari Generasi Milenial Dan Generasi Z, Jelaskanlah Salah Satu Isu Strategis Yang Membuat Kalian Mau Untuk Berpartisipasi Dalam Pemilu

Generasi Milenial dan Gen Z merupakan kelompok pemilih terbesar dalam Pemilu 2024. Partisipasi mereka, baik…

9 hours ago

BERDASARKAN Uraian Di Atas, Evaluasilah Penerapan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Di Pemerintahan Indonesia!

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan sistem yang krusial dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan…

9 hours ago