SwaraWarta.co.id – Masyarakat diminta lebih berhati-hati dalam memilih tempat wisata, terutama saat kondisi cuaca ekstrem. Apalagi, saat libur Lebaran, banyak orang akan berkunjung ke berbagai destinasi wisata, sehingga risiko bencana bisa meningkat.
Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia (ICPI), Azril Azhari, mengingatkan pentingnya memilih tempat wisata yang aman.
“Masyarakat harus cermat memilih kawasan wisata yang aman, apakah ada informasi yang cukup dari pengelola wisata atau Pemda mengenai potensi bahaya dan antisipasi risiko bencana”, ujarnya.
ADVERTISEMENT
.SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Azril, masih banyak tempat wisata yang kurang memperhatikan manajemen risiko, seperti lokasi yang rawan banjir atau longsor.
Selain itu, kesiapan dalam menghadapi bencana juga masih lemah, misalnya kurangnya perlengkapan darurat atau jalur evakuasi yang tidak jelas.
“Jadi orientasi membangun kawasan wisata jangan pada bisnia semata, tapi mengabaikan soal analisi dampak lingkungannya. Harusnya pemerintah pusat membuat aturan reward and punishment bagi kawasan wisata dalam hal manajemen risiko”, ujarnya melanjutkan.
Azril juga menekankan bahwa pengelolaan risiko harus diterapkan sejak tahap perencanaan, pembangunan, hingga pengelolaan wisata.
Sebelumnya, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) telah mengimbau pemerintah daerah untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana yang dapat mengganggu aktivitas wisatawan saat libur Lebaran.
Deputi Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenpar, Hariyanto, mengatakan bahwa pihaknya telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) terkait penyelenggaraan wisata yang aman dan nyaman selama Hari Raya Idul Fitri 1446 H/2025 M.
“Kami sudah edarkan ke gubernur, bupati, wali kota, serta para pelaku usaha pariwisata”, ujarnya.
Salah satu poin utama dalam edaran ini adalah pentingnya langkah antisipasi terhadap bencana seperti banjir dan cuaca ekstrem yang bisa membahayakan wisatawan.
Pemerintah daerah diminta memastikan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), serta standar usaha pariwisata secara ketat.
Selain itu, pemerintah daerah juga diimbau untuk selalu memantau perubahan cuaca dari BMKG dan memberikan informasi terkini kepada wisatawan serta masyarakat sekitar. Dengan begitu, risiko kecelakaan atau bencana saat berwisata bisa diminimalkan.
