Legislator Tinjau Lokasi Banjir Jakarta, Minta Gubernur Fokus Benahi Sungai Ciliwung

Swarawarta.co.id – Anggota DPRD DKI Jakarta, Ahmad Moetaba, meninjau langsung kawasan yang terdampak banjir di Jakarta Timur.

Dalam kunjungannya, ia meminta Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, agar lebih memprioritaskan pembenahan Sungai Ciliwung daripada hanya melakukan pengerukan sungai.

“Pak Gubernur harus lebih fokus benahi sungai Ciliwung, tidak hanya fokus pada pembenahan fisik seperti pengerukan, tetapi juga membenahi sistem mitigasi, awareness masyarakat, dan juga rencana kedaruratan, agar masyarakat yang rentan terdampak banjir bisa lebih sadar akan resiko yang mereka hadapi,” kata Moetaba, dalam keterangannya, Selasa (4/3/2025).

Kunjungan tersebut dilakukan di RT 04 RW 11, Kelurahan Gedong, Jakarta Timur, di mana Moetaba berdialog dengan warga setempat.

Ia menekankan pentingnya evaluasi rutin dari pemerintah serta keterlibatan aktif masyarakat dalam pembahasan pencegahan dan penanggulangan banjir.

Moetaba menyoroti bahwa dalam 100 hari kerja pertama, Gubernur Pramono perlu memberikan perhatian penuh pada pengerukan sungai dan waduk di lokasi-lokasi rawan banjir.

Selain itu, ia juga meminta agar nasib warga yang tinggal di bantaran Sungai Ciliwung menjadi perhatian utama pemerintah.

“Jangan menunggu sampai banjir tinggi, baru ada tindakan,” terang politisi PKB tersebut

Dalam kesempatan tersebut, Moetaba memberikan bantuan berupa makanan siap saji untuk para pengungsi. Ia juga melanjutkan peninjauan ke RW 02, Kelurahan Balekambang, Kramat Jati, Jakarta Timur, bersama Lurah Balekambang, Herman Triono.

Di lokasi tersebut, ia melihat langsung dapur umum yang menyediakan makanan berbuka puasa dan sahur bagi para pengungsi.

“Memang banjir ini tidak bisa dipikirkan sendirian oleh Jakarta, makanya sekarang pemerintah pusat telah memasukkan pengendalian banjir Jakarta ke PSN, program strategis nasional,” terang Moetaba.

Setidaknya terdapat 5 ribu warga yang harus mengungsi akibat banjir di kawasan tersebut.

Moetaba menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk menangani persoalan banjir secara menyeluruh dan berkelanjutan.