Jadi Kabupaten Terkaya Jawa Barat Raih UMK Rp5,5 Juta, Kota Industri Ini Cetak Pengangguran Tertinggi Ke-2 Jabar

Jawa Barat, provinsi terkaya di Indonesia dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai Rp724,69 triliun pada tahun 2024, justru mencatatkan angka pengangguran terbuka (TPT) tertinggi di Indonesia. Data BPS tahun 2024 menunjukkan TPT Jawa Barat mencapai 6,74 persen, dengan jumlah angkatan kerja mencapai 26,80 juta orang pada kuartal pertama tahun 2025. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan, mengapa provinsi kaya ini memiliki masalah pengangguran yang signifikan?

Beberapa kabupaten/kota di Jawa Barat memiliki persentase TPT di atas 8 persen pada tahun 2024. Yang mengejutkan, Kabupaten Bekasi, daerah terkaya di Jawa Barat, menjadi penyumbang angka pengangguran tertinggi kedua di provinsi tersebut. Dengan PDRB sebesar Rp421.323,53 miliar pada tahun 2024 dan Upah Minimum Kabupaten (UMK) mencapai Rp5.558.515,10, angka TPT di Kabupaten Bekasi mencapai 8,82 persen, atau sekitar 142 ribu pengangguran dari total 1,6 juta angkatan kerja. Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

Penyebab Tingginya Pengangguran di Kabupaten Bekasi

Menurut Plt Kepala Disnaker Kabupaten Bekasi, Nur Hidayah Setyowati, tingginya angka pengangguran di Kabupaten Bekasi disebabkan oleh dua faktor utama. Pertama, keterampilan dan kompetensi angkatan kerja belum sesuai dengan kebutuhan industri. Banyak pencari kerja yang tidak memiliki skill yang dibutuhkan oleh perusahaan di wilayah tersebut, sehingga sulit mendapatkan pekerjaan. Kedua, akses informasi lowongan kerja yang terbatas. Pencari kerja kesulitan mendapatkan informasi lowongan kerja yang relevan dan terpercaya.

Kurangnya kesesuaian antara keterampilan tenaga kerja dan kebutuhan industri menjadi masalah krusial. Perlu ada penyesuaian kurikulum pendidikan dan pelatihan vokasi agar lebih relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Selain itu, perlu program yang intensif untuk meningkatkan keterampilan para pencari kerja yang sudah ada di lapangan.

Terbatasnya akses informasi juga menjadi kendala. Banyak pencari kerja yang tidak mengetahui lowongan pekerjaan yang tersedia. Oleh karena itu, perlu adanya sistem informasi lowongan kerja yang terintegrasi dan mudah diakses oleh masyarakat.

Upaya Pemerintah Kabupaten Bekasi Menurunkan Angka Pengangguran

Pemerintah Kabupaten Bekasi telah berupaya menurunkan angka TPT melalui beberapa strategi. Program-program ini berfokus pada peningkatan skill angkatan kerja, peningkatan akses informasi lowongan kerja, dan peningkatan kerjasama dengan perusahaan.

Peningkatan Keterampilan dan Kewirausahaan

Pemkab Bekasi akan memperbanyak pelatihan keterampilan dan kewirausahaan. Pelatihan ini akan difokuskan pada sektor-sektor yang memiliki potensi penyerapan tenaga kerja tinggi di Kabupaten Bekasi. Selain itu, akan diberikan pendampingan bagi peserta pelatihan agar dapat terserap di pasar kerja.

Peningkatan Kerja Sama dengan Perusahaan

Pemkab Bekasi akan meningkatkan kerja sama dengan perusahaan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU). Kerja sama ini akan memfasilitasi lulusan pelatihan untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi, sehingga meningkatkan daya saing mereka di pasar kerja. Hal ini akan menjamin keselarasan antara output pelatihan dengan kebutuhan industri.

Peningkatan Akses Informasi Lowongan Kerja

Pemerintah akan meningkatkan kinerja platform digital untuk informasi lowongan kerja. Aplikasi Sipkerja dan platform digital lainnya akan dioptimalkan agar mudah diakses dan memberikan informasi lowongan kerja yang akurat dan terkini. Informasi lowongan kerja juga akan dipublikasikan secara real-time di kantor kecamatan.

Insentif bagi Perusahaan

Pemkab Bekasi berencana memberikan insentif kepada perusahaan yang aktif melaporkan ketersediaan lowongan pekerjaan. Hal ini diharapkan dapat mendorong perusahaan untuk lebih transparan dalam informasi lowongan kerja dan meningkatkan jumlah lowongan yang tersedia.

Strategi yang komprehensif seperti ini diperlukan untuk mengatasi masalah pengangguran di Kabupaten Bekasi dan Jawa Barat secara umum. Perlu adanya sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan untuk menciptakan pasar kerja yang lebih baik dan mengurangi kesenjangan antara potensi ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

Selain upaya-upaya di atas, perlu juga dipertimbangkan faktor-faktor lain yang mungkin berkontribusi pada tingginya angka pengangguran, seperti minimnya akses modal bagi wirausahawan baru, atau kurangnya minat generasi muda terhadap sektor-sektor pekerjaan tertentu. Evaluasi berkala terhadap efektivitas program yang sudah berjalan juga sangat penting untuk dilakukan agar dapat dilakukan penyesuaian dan perbaikan.