Pemerintah Alihkan Subsidi LPG 3 KG ke DME, Upaya Tekan Ketergantungan Impor

SwaraWarta.co.id – Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), secara resmi membuka opsi untuk mengalihkan sebagian subsidi Liquified Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram ke pengembangan Dimethyl Ether (DME) sebagai bahan bakar substitusi.

Langkah strategis ini ditujukan untuk mengurangi ketergantungan impor LPG yang membebani neraca perdagangan serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya batu bara dalam negeri melalui program hilirisasi.

Kebijakan ini diungkapkan langsung oleh Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung. Ia menyatakan bahwa pemerintah sedang melakukan penghitungan mendetail terhadap Harga Pokok Penjualan (HPP) DME.

“Kalau memang ada subsidi, itu merupakan pengalihan subsidi dari LPG yang ada pada saat ini,” tegas Yuliot. Artinya, skema pendanaan untuk membuat harga DME terjangkau akan bersumber dari efisiensi anggaran subsidi LPG 3 kg yang telah ada.

Latar Belakang: Defisit Besar dan Ketergantungan Impor

Dorongan utama kebijakan ini adalah tingginya ketergantungan Indonesia pada impor LPG. Data Kementerian ESDM memperkirakan total konsumsi LPG pada 2026 mencapai sekitar 10 juta metrik ton (MT).

Sementara itu, kapasitas produksi nasional hanya berada di kisaran 1,3 – 1,4 juta MT per tahun.

Kesenjangan yang mencapai sekitar 8,6 juta MT ini harus dipenuhi melalui impor. Oleh karena itu, DME yang dihasilkan dari proses gasifikasi batu bara domestik dianggap sebagai solusi jangka panjang untuk substitusi impor dan memperkuat ketahanan energi nasional.

Proyek DME: Dari Kegagalan Masa Lalu ke Komitmen Baru

Proyek hilirisasi batu bara menjadi DME sebenarnya bukan hal baru. Gagasan ini telah didengungkan sejak era sebelumnya, namun sempat mandek setelah investor utama dari Amerika Serikat, Air Products & Chemicals Inc., mundur dari kerja sama dengan PT Bukit Asam Tbk (PTBA).

Belajar dari pengalaman tersebut, pemerintah kini menunjukkan komitmen kuat. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan akan memberikan “karpet merah” dan insentif yang pas bagi investor yang ingin membangun industri DME di Indonesia.

Saat ini, Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara ditugaskan untuk melanjutkan proyek dan sedang dalam proses menyelesaikan studi kelayakan (feasibility study).

Evaluasi komprehensif ini ditargetkan selesai pada akhir Desember 2025 untuk memastikan proyek benar-benar feasible baik dari sisi teknologi, pola distribusi, maupun nilai komersial sebelum eksekusi.

Dengan demikian, rencana pengalihan subsidi LPG 3 kg ke DME tidak hanya sekadar wacana, tetapi telah menjadi bagian dari strategi nyata pemerintah dalam melakukan efisiensi anggaran subsidi sekaligus mendorong industri hilirisasi berbasis sumber daya dalam negeri. Jika terwujud, kebijakan ini diharapkan dapat menghemat devisa negara dari impor LPG dan membuka lapangan kerja baru dari industri pengolahan batu bara.