SwaraWarta.co.id – Diberitakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan kesiapannya menindaklanjuti laporan atau bukti terkait dugaan korupsi, termasuk video yang sedang disiapkan oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto.
Pernyataan ini muncul setelah Hasto dikabarkan tengah menyiapkan puluhan video yang disebut-sebut akan membongkar skandal korupsi sejumlah petinggi negara.
ADVERTISEMENT
.SCROLL TO RESUME CONTENT
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, mengingatkan bahwa setiap warga negara memiliki hak sekaligus tanggung jawab untuk melaporkan tindakan koruptif.
Ia menegaskan bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya menjadi tugas lembaga seperti KPK, tetapi juga tanggung jawab seluruh elemen masyarakat.
Rencana Hasto untuk merilis video ini pertama kali diungkapkan oleh Juru Bicara DPP PDIP, Guntur Romli.
Menurut Guntur, Hasto telah menyiapkan sejumlah video yang akan mengungkap keterlibatan para petinggi negara dalam kasus korupsi.
Ia juga meyakini bahwa jika video-video tersebut dirilis, dampaknya akan sangat besar, baik terhadap opini publik maupun peta pemberantasan korupsi di Indonesia.
Guntur menyebut bahwa video-video tersebut tidak hanya akan menjadi bukti kuat, tetapi juga menjadi bentuk perlawanan Hasto terhadap apa yang ia anggap sebagai upaya kriminalisasi terhadap dirinya.
Pernyataan ini disampaikan melalui unggahan di akun media sosial pribadinya pada Kamis (26/12).
Dalam unggahan tersebut, Guntur menjelaskan bahwa Hasto memiliki sejumlah bukti berupa video yang telah dipilih secara khusus untuk membongkar dugaan keterlibatan petinggi negara dalam kasus-kasus korupsi tertentu.
Ia menambahkan bahwa video-video ini disiapkan untuk mengungkap kebenaran di tengah proses hukum yang sedang dihadapi Hasto.
Rencana pengungkapan video ini muncul tidak lama setelah KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka dalam dua kasus.
Hal pertama, Hasto diduga terlibat dalam kasus suap sehubungan penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024.
Kedua, ia diduga terlibat dalam upaya menghalangi proses penyidikan atau obstruction of justice terkait kasus Harun Masiku.
KPK sebelumnya mengumumkan bahwa Hasto memiliki peran penting dalam kasus-kasus tersebut.
Penetapan status tersangka ini kemudian memicu berbagai tanggapan, termasuk dari pihak PDIP yang menyebut langkah KPK sebagai bentuk kriminalisasi.
Pernyataan Guntur bahwa video-video ini akan “mengubah peta pemberantasan korupsi” menimbulkan berbagai spekulasi di kalangan publik.
Beberapa pihak mempertanyakan mengapa bukti-bukti tersebut baru akan dirilis sekarang, sementara yang lain menilai langkah ini sebagai bentuk strategi politik untuk melawan tekanan hukum yang dihadapi Hasto.
Guntur sendiri menjelaskan bahwa keputusan untuk merilis video tersebut diambil sebagai respons terhadap apa yang ia sebut sebagai kriminalisasi terhadap Hasto.
Ia juga mengungkapkan bahwa video-video ini disiapkan dengan sangat hati-hati untuk memastikan bahwa isinya dapat menjadi alat bukti yang kuat.
Namun, hingga saat ini, belum ada informasi resmi mengenai kapan video-video tersebut akan dirilis atau bagaimana proses penyerahannya kepada KPK.
Fitroh Rohcahyanto menegaskan bahwa KPK akan terus memantau perkembangan kasus ini dan menunggu laporan resmi dari pihak Hasto atau PDIP.
KPK mengingatkan bahwa pemberantasan korupsi merupakan tanggung jawab bersama, bukan lembaga tertentu saja.
Fitroh menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan setiap tindakan koruptif yang diketahui.
Ia juga menyampaikan bahwa KPK memiliki mekanisme yang jelas untuk menindaklanjuti setiap laporan yang masuk.
Pernyataan ini sekaligus menjadi sinyal bahwa KPK terbuka terhadap bukti atau laporan apa pun yang dapat membantu dalam pemberantasan korupsi, termasuk video yang sedang disiapkan oleh Hasto.
Publik kini menanti langkah selanjutnya dari Hasto dan PDIP, termasuk apakah video-video tersebut benar-benar akan dirilis dan sejauh mana dampaknya terhadap peta politik dan pemberantasan korupsi di Indonesia.
Di sisi lain, KPK tetap berkomitmen untuk menjalankan tugasnya secara profesional, tanpa terpengaruh oleh dinamika politik yang berkembang.
Kasus ini menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia masih menjadi isu yang kompleks dan melibatkan berbagai kepentingan.
Apakah langkah Hasto ini akan membawa perubahan signifikan atau justru menimbulkan polemik baru, masih harus ditunggu perkembangan selanjutnya.***
