Angka Kemiskinan Terus Meningkat di Indonesia, Apakah Ini Tanggung Jawab Pemerintah?

- Redaksi

Monday, 28 July 2025 - 12:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Angka Kemiskinan Terus Meningkat di Indonesia

Angka Kemiskinan Terus Meningkat di Indonesia

SwaraWarta.co.id – Dalam beberapa tahun terakhir, isu kemiskinan di Indonesia kembali menjadi sorotan.

Data terbaru menunjukkan bahwa angka kemiskinan mengalami peningkatan di berbagai wilayah, terutama di daerah tertinggal dan pedesaan.

Hal ini menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat: apakah meningkatnya angka kemiskinan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah?

ADVERTISEMENT

ads.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pemerintah memang memiliki peran sentral dalam menurunkan tingkat kemiskinan melalui kebijakan ekonomi, program bantuan sosial, hingga pembangunan infrastruktur.

Program seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan bantuan pangan merupakan upaya nyata pemerintah untuk membantu masyarakat kurang mampu.

Namun, efektivitas program-program tersebut sering kali dipertanyakan, terutama jika distribusinya tidak merata atau tidak tepat sasaran.

Baca Juga :  Rupiah Menguat di Tengah Tekanan Dolar AS: Analisis Pergerakan Pasar

Selain itu, faktor lain seperti kenaikan harga kebutuhan pokok, pengangguran, dan ketimpangan ekonomi turut memperparah kondisi masyarakat miskin. Dalam situasi seperti ini, pemerintah dituntut untuk lebih responsif dan adaptif dalam membuat kebijakan yang menyentuh langsung akar masalah.

Namun, menyalahkan sepenuhnya pemerintah juga bukan langkah yang bijak. Masalah kemiskinan merupakan isu kompleks yang melibatkan berbagai faktor, termasuk partisipasi masyarakat, dunia usaha, dan lembaga swadaya masyarakat.

Kolaborasi semua pihak sangat dibutuhkan agar program pengentasan kemiskinan tidak hanya sekadar seremonial, tetapi benar-benar berdampak.

Di sisi lain, transparansi dan pengawasan juga perlu diperkuat. Banyak kasus di mana bantuan sosial tidak tepat sasaran karena data yang tidak akurat atau praktik korupsi di lapangan.

Baca Juga :  Ahok Sebut dirinya Sangat Siap jika diberi Kesempatan Menjabat Sebagai Gubernur Jakarta

Di sinilah pentingnya peran masyarakat dalam ikut mengawasi dan memberikan masukan terhadap kebijakan yang dibuat pemerintah.

Jadi, apakah peningkatan angka kemiskinan sepenuhnya tanggung jawab pemerintah? Jawabannya: sebagian besar iya, namun bukan satu-satunya. Pemerintah punya kewajiban utama sebagai pengatur kebijakan, tapi keberhasilan mengurangi kemiskinan hanya bisa dicapai jika seluruh elemen bangsa ikut terlibat.

Kini saatnya tidak saling menyalahkan, tapi mencari solusi bersama. Pemerintah harus lebih terbuka, masyarakat harus lebih peduli, dan dunia usaha harus lebih berperan. Dengan begitu, mimpi Indonesia bebas dari kemiskinan bisa lebih cepat terwujud.

 

Berita Terkait

Kelebihan Airbus A400M: Penguatan Baru untuk Kesiapan Udara Strategis Indonesia
PPN 12% Resmi Berlaku: Simak Penjelasan Lengkap dan Dampaknya bagi Masyarakat
Pemutihan Tunggakan BPJS Kesehatan Mulai November 2025, Ini Syarat dan Mekanismenya
Gubernur Riau Abdul Wahid Terjaring OTT KPK, Diduga Terkait Proyek Infrastruktur Dinas PUPR
Jadwal SIM Keliling Bandung November 2025: Lokasi dan Syarat Perpanjangan
Amerika Serikat Ancam Serang Fasilitas Militer Venezuela, Ketegangan Memanas
Pencairan TPG Triwulan III 2025: Gelombang, Jadwal, dan Cara Cek Status
KKS Baru BNI 2025: Jadwal dan Cara Cek Pencairan Dana Bantuan Sosial

Berita Terkait

Wednesday, 5 November 2025 - 09:46 WIB

Kelebihan Airbus A400M: Penguatan Baru untuk Kesiapan Udara Strategis Indonesia

Tuesday, 4 November 2025 - 17:31 WIB

PPN 12% Resmi Berlaku: Simak Penjelasan Lengkap dan Dampaknya bagi Masyarakat

Tuesday, 4 November 2025 - 13:49 WIB

Pemutihan Tunggakan BPJS Kesehatan Mulai November 2025, Ini Syarat dan Mekanismenya

Tuesday, 4 November 2025 - 12:29 WIB

Gubernur Riau Abdul Wahid Terjaring OTT KPK, Diduga Terkait Proyek Infrastruktur Dinas PUPR

Monday, 3 November 2025 - 16:57 WIB

Jadwal SIM Keliling Bandung November 2025: Lokasi dan Syarat Perpanjangan

Berita Terbaru