Komisi XI DPR Minta Apple Penuhi Komitmen Investasi dan Tingkatkan Kontribusi untuk Ekonomi Indonesia

- Redaksi

Sunday, 17 November 2024 - 16:51 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua DPR RI Komisi XI (Dok. Ist)

Wakil Ketua DPR RI Komisi XI (Dok. Ist)

SwaraWarta.co.id – Komisi XI DPR RI meminta perusahaan teknologi asal Amerika Serikat, Apple, untuk memenuhi komitmen investasi yang belum terealisasi dan memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian Indonesia.

Wakil Ketua Komisi XI DPR, Muhammad Hanif Dhakiri, mengatakan bahwa berdasarkan audit, Apple masih memiliki kewajiban investasi sekitar Rp300 miliar dari total komitmen Rp1,7 triliun yang dijanjikan sebelumnya.

Sementara itu, pendapatan penjualan Apple di Indonesia diperkirakan mencapai sekitar Rp30 triliun, jauh lebih besar dari kontribusi yang diberikan perusahaan terhadap ekonomi Indonesia.

ADVERTISEMENT

ads.

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Ini bukan hanya soal angka, tapi soal keadilan. Dengan pendapatan sebesar itu, Apple seharusnya memberikan kontribusi nyata yang sebanding untuk mendukung pembangunan ekosistem teknologi dan digital di Indonesia,” kata Hanif Dhakiri dalam pernyataan di Jakarta, Minggu.

Baca Juga :  Raup Untung hingga Rp 200 Juta, Spesialis PDF Fiktif di Palembang Ditangkap Polisi

Menurutnya, kontribusi Apple yang masih minim menunjukkan kurangnya tanggung jawab sosial perusahaan terhadap negara tempat mereka meraup keuntungan.

Oleh karena itu, Hanif mendorong pemerintah untuk memanggil Apple secara resmi dan meminta penjelasan terkait ketimpangan ini.

Hanif juga mengusulkan agar pemerintah mengkaji ulang kebijakan insentif dan investasi asing, dengan mewajibkan perusahaan yang mendapatkan keuntungan besar di Indonesia untuk memberikan kontribusi yang lebih signifikan.

Selain itu, ia mendukung regulasi yang dapat mendorong redistribusi ekonomi, seperti peningkatan komponen dalam negeri (TKDN) untuk produk yang dijual di Indonesia.

“Jika Apple tidak segera merealisasikan komitmennya, bahkan memperbesar kontribusi maka pemerintah harus mempertimbangkan langkah tegas, termasuk evaluasi regulasi perdagangan dan investasi untuk perusahaan asing,” ujar dia.

Baca Juga :  Profil Armor Toreador, Pelaku KDRT yang menimpa selebgram Cut Nabila

Komisi XI DPR RI berkomitmen untuk terus mengawal isu ini agar kepentingan nasional dan kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas, bukan hanya keuntungan bagi perusahaan global.

Sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengancam akan menonaktifkan nomor IMEI untuk produk iPhone 16 yang dijual di Indonesia jika Apple belum menyelesaikan kewajiban investasinya.

Selama tahun 2023 dan 2024, Apple dilaporkan telah mengimpor dan menjual sekitar 3,8 juta unit perangkat elektronik di Indonesia, dengan nilai penjualan diperkirakan mencapai Rp19 triliun.

Berita Terkait

Pasukan NATO Dikerahkan ke Greenland: Bentuk Solidaritas Hadapi Ambisi Amerika Serikat
Kenapa BNPT Tahap 4 Belum Cair? Berikut ini Alasan Utamanya!
Greenland dalam Sorotan: Mengapa Amerika Serikat Begitu Berambisi Menguasainya?
Mudah dan Cepat! Begini Cara Pindah Faskes BPJS Kesehatan Terbaru 2026
Cek BSU BPJS Ketenagakerjaan 2026 Kapan Cair? Simak Info Resmi dan Cara Ceknya
3 Jet Tempur Rafale Segera Mendarat di Indonesia, TNI AU Tingkatkan Kekuatan Udara
Usai Serang Venezuela, Greenland Jadi Target Ambisi Ekspansionis Trump
Nikah Siri dan Poligami dalam KUHP Baru: Antara Hukum Pidana dan Kritik MUI

Berita Terkait

Friday, 16 January 2026 - 11:09 WIB

Pasukan NATO Dikerahkan ke Greenland: Bentuk Solidaritas Hadapi Ambisi Amerika Serikat

Thursday, 15 January 2026 - 16:09 WIB

Kenapa BNPT Tahap 4 Belum Cair? Berikut ini Alasan Utamanya!

Tuesday, 13 January 2026 - 10:16 WIB

Greenland dalam Sorotan: Mengapa Amerika Serikat Begitu Berambisi Menguasainya?

Monday, 12 January 2026 - 14:41 WIB

Mudah dan Cepat! Begini Cara Pindah Faskes BPJS Kesehatan Terbaru 2026

Saturday, 10 January 2026 - 15:41 WIB

Cek BSU BPJS Ketenagakerjaan 2026 Kapan Cair? Simak Info Resmi dan Cara Ceknya

Berita Terbaru

Kenapa BNPT Tahap 4 Belum Cair?

Berita

Kenapa BNPT Tahap 4 Belum Cair? Berikut ini Alasan Utamanya!

Thursday, 15 Jan 2026 - 16:09 WIB