SwaraWarta.co.id – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan bahwa konsep Transit Oriented Development (TOD) bisa menjadi solusi atas masalah urbanisasi yang semakin pesat di Indonesia.
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR, Triono Junoasmono, menjelaskan bahwa kementeriannya berkomitmen mendukung pengembangan dan penerapan proyek TOD di seluruh Indonesia.
Baca Juga: Apa Saja yang Termasuk Identitas Masyarakat? Simak Begini Penjelasannya!
ADVERTISEMENT
.SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami optimis pihak swasta dapat saling berkolaborasi dalam memberikan bantuan Perumahan berbasis TOD, sehingga meningkatkan kualitas kehidupan bagi masyarakat dengan lingkungannya, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta memastikan akses terhadap perumahan yang terjangkau bagi semua, khususnya segmen berpendapatan rendah dan menengah. Dan dengan semakin terintegrasinya transportasi di Jabodetabek, membuka peluang untuk membangun perumahan berorientasi transit, sehingga terbentuk pembangunan perkotaan yang berkelanjutan,” ujar Triono Junoasmono di Jakarta, Selasa.
Urbanisasi yang tidak terkontrol di beberapa kota besar Indonesia telah menyebabkan perluasan wilayah permukiman, yang seringkali penghuninya bekerja atau beraktivitas di pusat kota.
Hal ini menambah masalah mobilitas, seperti kemacetan, terutama jika fasilitas transportasi umum kurang memadai. Hal ini membuat masyarakat lebih bergantung pada kendaraan pribadi.
Oleh karena itu, konsep TOD diperlukan untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan mendorong penggunaan transportasi umum.
TOD adalah konsep pembangunan kota yang memaksimalkan penggunaan lahan secara terintegrasi, mempromosikan transportasi massal berbasis rel, dan gaya hidup sehat seperti berjalan kaki dan bersepeda.
BP Tapera, bekerja sama dengan Japan Housing Finance (JHF), mengadakan Seminar Transit Oriented Development (TOD) di Jakarta.
Baca Juga: Sebutkan Faktor-Faktor yang Mendorong Terjadinya Urbanisasi
Kerjasama dengan JHF, yang merupakan otoritas pemerintah Jepang dalam pembiayaan perumahan, telah dimulai sejak Desember 2023 melalui nota kesepahaman tentang perumahan subsidi dan terus berkembang hingga saat ini.
