Swarawarta.co.id – Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, telah resmi ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan kasus suap serta upaya menghalangi proses pencarian buron Harun Masiku.
Kuasa hukum Hasto, Maqdir Ismail, turut menyampaikan pesan dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, sehubungan dengan penahanan tersebut.
“Pesan dari beliau, mari kita lihat bahwa proses hukum secara, ini harus kita lakukan secara baik. Kita tidak boleh, hukum itu digunakan untuk kepentingan politik, apalagi untuk kepentingan elite tertentu,” ujar Maqdir kepada wartawan di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (20/2/2025)
ADVERTISEMENT
.SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam keterangannya, Maqdir Ismail menilai bahwa KPK lebih mengedepankan aspek formalitas ketimbang substansi perkara.
Menurutnya, lembaga antirasuah itu terlalu berpegang pada aturan prosedural tanpa mempertimbangkan esensi dari kasus yang menjerat kliennya.
“Aturan-aturan formal itu tidak boleh menggagalkan atau melakukan tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan dengan aturan-aturan formal. Sebab, begitu banyak aturan substansial yang lebih penting daripada aturan formal,” terang Maqdir
Namun, Maqdir tidak menjelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan aspek substansial dalam perkara ini.
Hasto Kristiyanto tersangkut dalam kasus yang berkaitan dengan Harun Masiku, seorang politikus yang hingga kini masih berstatus buron.
KPK menduga ada upaya perintangan keadilan yang dilakukan dalam kasus ini.
Penahanan terhadap Hasto tentu menjadi perhatian besar, terutama di kalangan kader PDIP.
Namun, hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari Megawati Soekarnoputri mengenai langkah hukum yang akan diambil selanjutnya.
Kasus Harun Masiku telah menjadi perbincangan publik sejak lama. Meskipun telah bertahun-tahun berlalu, keberadaannya masih menjadi misteri, sementara sejumlah pihak yang terkait dengan kasusnya mulai menghadapi proses hukum.
Kini, dengan ditahannya Hasto Kristiyanto, kasus ini kembali menjadi sorotan utama dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
Masyarakat pun menantikan perkembangan lebih lanjut terkait langkah hukum yang akan diambil dalam kasus ini.
