| Timses Anies-Muhaimin bantah tudingan ordal dalam TGPUPP ( Dok. Istimewa) |
SwaraWarta.co.id – Juru Bicara Timses Pemenangan Anies-Muhaimin (AMIN), Angga Putra Fidrian, membantah pernyataan mantan jubir Anies-Sandiaga Uno di Pilgub DKI Jakarta 2017.
ADVERTISEMENT
.SCROLL TO RESUME CONTENT
Anggawira yang menuduh bahwa Anies sering menempatkan ‘ordal‘ di Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).
Menurut Angga, anggota TGUPP bukanlah orang-orang titipan Anies dan mereka mengikuti proses seleksi terbuka atau open recruitment.
“Tentu [bukan Ordal], karena itu kan ada panselnya. Mau masuk BUMD di Jakarta ada panselnya, lewat seleksi juga. Di TGUPP juga masuknya lewat open recruitment,” kata Angga di Rumah Pemenangan Timnas AMIN, Menteng, Jakarta, Senin (18/12).
“Masa orang yang merumuskan JakLingko itu terus yang masuknya orang yang enggak ngerti JakLingko, kan enggak mungkin. Dari itu aja enggak masuk di akal. Tapi karena dia punya kompetensi, dia punya kapabilitas dia bisa ikut masuk,” sambungnya.
Angga mengatakan bahwa permasalahan mengenai ‘orang dalam’ yang disinggung oleh Anies dalam debat capres pertama kini berusaha diubah arahnya.
Dirinya menjelaskan bahwa Anies menyuarakan masalah ini untuk menunjukkan bahwa ada pihak-pihak yang mempengaruhi kebijakan negara.
Terkait dengan TGUPP, Angga mengatakan bahwa keberadaannya adalah hal yang biasa dalam membentuk sebuah pemerintahan.
“Justru itu praktek yang harus dimiliki semua pemerintah daerah atau pemerintah karena ada orang-orang yang punya kemampuan untuk menerjemahkan,”
TGUPP ini serupa dengan UKP4, KSP, dan Tim Akselerasi Pembangunan di Jawa Barat.
Sebelumnya, mantan jubir Anies-Sandiaga saat Pilgub DKI Jakarta 2017, Anggawira, menuding bahwa beberapa instansi di DKI Jakarta dipenuhi oleh ‘ordal’.
Hal ini terjadi saat Anies menjabat sebagai gubernur. Ia memberikan contoh keberadaan ‘ordal’ Anies di TGUPP dan beberapa BUMD.
Sebagai mantan jubir Anies-Sandi Pilgub DKI Jakarta 2017, Anggawira mengaku melihat bahwa apa yang disampaikan oleh Anies dalam debat capres pertama tidak sesuai dengan fakta.
“Bahkan bukan hanya di TGUPP karena di dalam penentuan komisaris di BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) ada orang-orang dalam, dan timses yang masuk,” jelas Anggawira pada keterangannya, Sabtu (16/12).
