SwaraWarta.co.id – Ketegangan antara Iran dan Israel terus memuncak setelah serangan udara Israel yang mengguncang infrastruktur militer dan nuklir Iran.
Dalam situasi tersebut, Iran menegaskan akan menolak segala upaya gencatan senjata selama tekanan rezim “Zionis” masih berlangsung.
Pada 17 Juni 2025, pejabat Iran menyatakan bahwa mereka tidak akan memasuki negosiasi gencatan senjata saat tetap berada dalam serangan Israel.
ADVERTISEMENT
.SCROLL TO RESUME CONTENT
Iran menegaskan bahwa setiap negosiasi hanya akan dilakukan setelah aksi balasan terhadap serangan terakhir selesai dilaksanakan.
Respons tersebut menjadi bentuk pembelaan atas kematian pejabat senior dan kerusakan fasilitas nuklir mereka.
Lebih lanjut, pada 18 Juni, Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei mengeluarkan peringatan keras, menyebut bahwa “pertempuran dimulai” dan menuding Israel sebagai rezim teroris yang harus menerima konsekuensinya . Pernyataan ini menandai bahwa Iran bersiap menghadapi eskalasi militer yang lebih luas.
Menurut laporan, Israel telah meluncurkan operasi masif dengan dukungan Mossad dan Angkatan Udara Israel, termasuk operasi “Rising Lion”, yang menarget situs rudal, ilmuwan nuklir, dan komandan militer Iran..
Balasan Iran berlangsung melalui “Operation True Promise 3”, peluncuran rudal dan drone ke wilayah Israel dengan imbas menimbulkan korban sipil serta merusak fasilitas seperti Kedutaan AS di Tel Aviv.
Respons Iran yang tegas juga disertai ancaman terhadap negara-negara yang terlibat di pihak Israel, termasuk Washington, Paris, dan London, agar segera menghentikan campur tangan atau menghadapi dampaknya.
Di pihak lain, Iran mengindikasikan bahwa pembicaraan damai global tidak valid selama agresi berlangsung .
Secara keseluruhan, Iran menolak semua bentuk gencatan senjata sementara serangan masih berlangsung, dengan target dewasa ini adalah menghancurkan kapabilitas militer dan nuklir Israel.
Pikiran yang berkembang: eskalasi ini bukan hanya menolak gencatan, tapi membuka kemungkinan kehancuran wilayah secara masif, baik terhadap infrastruktur maupun wilayah sipil.
