Hotman Paris Sebut Jokowi Marah Soal Penetapan Pajak Hiburan

- Redaksi

Tuesday, 23 January 2024 - 09:36 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Hotman Paris Sebut Jokowi Marah Penetapan Pajak Hiburan-SwaraWarta.co.id (Sumber: Kompas)

SwaraWarta.co.idHotman Paris, seorang pengacara terkenal yang juga memiliki usaha di industri hiburan, mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi merasa kesal terkait dengan kebijakan pajak hiburan yang baru ditetapkan sebesar 40-75%.

ADVERTISEMENT

ads.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Hotman menyatakan bahwa kemarahan Jokowi disebabkan oleh kurangnya informasi rinci terkait aturan pajak tersebut.

Dalam penjelasannya, Hotman menyampaikan bahwa sejak minggu lalu, ia telah menerima informasi bahwa Presiden Jokowi tidak mendapatkan laporan yang lengkap mengenai besaran pajak hiburan sebesar 40%.

Hal ini membuat Jokowi merasa marah dan kesal terhadap situasi tersebut.

Hotman menyebutkan bahwa dirinya dari minggu lalu sudah dapat informasi dari Pak Jokowi sendiri, bahwa tidak ada pelaporan secara detail tentang besaran pajak 40% tersebut dan karena hal itulan Jokowi marah.

Baca Juga :  Business Plan Adalah Bagian Integral dari Perencanaan Usaha Secara Umum Jelaskan Isi dari Business Plan Secara Umum

Hotman mengatakan hal itu seusai rapat yang membahas pajak hiburan di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta.

Menanggapi ketidakpuasan ini, Hotman mengambil langkah untuk memprotes besaran pajak hiburan tersebut.

Dia mengunggah sejumlah video di media sosialnya sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan pajak ini.

Hotman menyatakan bahwa informasi tersebut diterimanya dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian minggu lalu.

Hotman meyakini bahwa informasi mengenai kemarahan Jokowi tersebut adalah akurat.

Sebagai bukti, pada Jumat sebelumnya, Jokowi mengumpulkan para menteri untuk membahas permasalahan ini.

Dari hasil rapat tersebut, pemerintah setuju bahwa pemerintah daerah dapat kembali menggunakan tarif pajak lama.

Hotman melanjutkan ucapannya dengan menyebutkan bahwa pada hari Jumat minggu lalu telah diadakan rapat kabinet yang dihadiri langsung oleh presiden dan disepakati bahwa pemerintah daerah boleh kembali menggunakan tarif pajak yang lama.

Baca Juga :  6 Unit Damkar Dikerahkan untuk Padamkan Api di Gedung LBH-YLBHI

Bukan itu pula, kata Hotman, bahkan boleh mengurangi karena pasal 101 UU HKPD memberikan hak kepada pemda untuk menentukan besaran tarif pajak

Sebelumnya, Hotman telah mengirim surat kepada Presiden Jokowi yang berisi protes terhadap kebijakan pajak ini.

Menurutnya, tarif pajak yang diterapkan dapat menjadi ancaman serius bagi pengusaha di industri hiburan.

Hotman menyebutkan kalau ketentuan besaran pajak ini dianggap akan membinasakan, tetapi hasil rapat mendapat sedikit penjelasan bahwa 40% itu dikembalikan ke konsumen.

Pertemuan Jokowi dengan para menteri, sebagai respons terhadap protes publik dan kemarahan terkait pajak hiburan, menghasilkan keputusan untuk mengizinkan pemerintah daerah menggunakan tarif pajak lama.

Keputusan ini dianggap sebagai langkah solutif untuk meredakan ketegangan di industri hiburan dan mencegah dampak negatif terhadap pelaku usaha di sektor tersebut.

Baca Juga :  Resmi Jadi Juara 3 di Copa Amerika, Uruguay berhasil Mengalahkan Kanada.

Dalam suratnya kepada Presiden Jokowi, Hotman menyuarakan kekhawatiran bahwa tarif pajak yang tinggi dapat merugikan pengusaha hiburan dan bahkan menyebabkan penurunan pendapatan konsumen akibat beban tambahan tersebut.

Poin ini kemudian diakui oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, yang mengonfirmasi bahwa 40% dari pajak tersebut akan dikembalikan kepada konsumen.

Dengan adanya keputusan untuk mengembalikan pemerintah daerah pada tarif pajak lama, diharapkan situasi di industri hiburan dapat kembali stabil.

Keputusan ini juga menunjukkan pentingnya komunikasi yang efektif antara pemerintah dan para pemangku kepentingan dalam mengambil kebijakan yang berdampak luas, seperti penetapan tarif pajak.***

Berita Terkait

Greenland dalam Sorotan: Mengapa Amerika Serikat Begitu Berambisi Menguasainya?
Mudah dan Cepat! Begini Cara Pindah Faskes BPJS Kesehatan Terbaru 2026
Cek BSU BPJS Ketenagakerjaan 2026 Kapan Cair? Simak Info Resmi dan Cara Ceknya
3 Jet Tempur Rafale Segera Mendarat di Indonesia, TNI AU Tingkatkan Kekuatan Udara
Usai Serang Venezuela, Greenland Jadi Target Ambisi Ekspansionis Trump
Nikah Siri dan Poligami dalam KUHP Baru: Antara Hukum Pidana dan Kritik MUI
Dokter Richard Lee Jadi Tersangka Kasus Apa? Simak Fakta yang Sebenarnya!
Cara Buat SKCK Secara Online 2026: Panduan Lengkap dan Mudah

Berita Terkait

Tuesday, 13 January 2026 - 10:16 WIB

Greenland dalam Sorotan: Mengapa Amerika Serikat Begitu Berambisi Menguasainya?

Monday, 12 January 2026 - 14:41 WIB

Mudah dan Cepat! Begini Cara Pindah Faskes BPJS Kesehatan Terbaru 2026

Saturday, 10 January 2026 - 15:41 WIB

Cek BSU BPJS Ketenagakerjaan 2026 Kapan Cair? Simak Info Resmi dan Cara Ceknya

Saturday, 10 January 2026 - 10:09 WIB

3 Jet Tempur Rafale Segera Mendarat di Indonesia, TNI AU Tingkatkan Kekuatan Udara

Friday, 9 January 2026 - 16:16 WIB

Usai Serang Venezuela, Greenland Jadi Target Ambisi Ekspansionis Trump

Berita Terbaru

Cara Melihat Spek Laptop

Teknologi

Cara Melihat Spek Laptop dengan Mudah, Lengkap untuk Pemula!

Tuesday, 13 Jan 2026 - 14:28 WIB

 Cara Registrasi Akun SNPMB Siswa

Pendidikan

Tips Cara Registrasi Akun SNPMB Siswa untuk Persiapan Masuk PTN

Tuesday, 13 Jan 2026 - 10:06 WIB