SwaraWarta.co.id – Presiden Prabowo Subianto optimis Indonesia bisa terbebas dari kemiskinan sebelum tahun 2045.
Keyakinan ini disampaikannya saat membuka acara Indo Defence 2025, sebuah pameran alat utama sistem persenjataan (alutsista), yang berlangsung pada Rabu, 11 Juni 2025 di Kemayoran, Jakarta.
Menurut Presiden, jika Indonesia memiliki komitmen yang kuat, maka kemiskinan bisa diatasi lebih cepat, bahkan sebelum masuk masa “Indonesia Emas 2045”.
ADVERTISEMENT
.SCROLL TO RESUME CONTENT
Optimisme ini didasarkan pada prediksi dari beberapa lembaga ekonomi dunia yang menyatakan bahwa Indonesia akan menjadi salah satu dari lima besar kekuatan ekonomi global.
“Setelah saya pelajari angka-angkanya, saya optimis kita bisa menghilangkan kemiskinan jauh sebelum 2045. Itulah keyakinan saya, itulah tekad saya,” kata Presiden di Indo Defence 2025, Kemayoran, Jakarta.
Presiden juga menyampaikan bahwa Indonesia memiliki peluang besar untuk mengatasi kemiskinan berkat bonus demografi, yaitu kondisi saat jumlah penduduk usia produktif (muda) sangat besar.
Ia percaya bahwa generasi muda yang menguasai teknologi akan menjadi kunci utama dalam membawa Indonesia keluar dari kemiskinan.
“Anak-anak muda yang sekarang dikatakan teknokrat muda, umurnya 30, 25 tahun lagi mereka akan pimpin Republik ini. Dan disitulah kita bisa keluar dari kemiskinan untuk seluruh rakyat kita,” ujar Presiden Prabowo.
Di sisi lain, Bank Dunia baru-baru ini memperbarui standar garis kemiskinan global. Dengan standar baru ini, angka kemiskinan di Indonesia melonjak menjadi 68,25% dari total penduduk yang mencapai 285,1 juta jiwa (berdasarkan data sensus BPS 2024).
Artinya, sekitar 194,6 juta orang Indonesia dikategorikan miskin menurut standar baru Bank Dunia.
Sebagai perbandingan, sebelumnya tingkat kemiskinan Indonesia menurut standar lama adalah 60,3% atau sekitar 171,7 juta orang.
Sementara itu, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2024 menunjukkan angka kemiskinan Indonesia sebesar 8,57% atau sekitar 24,06 juta jiwa.
Perbedaan angka ini terjadi karena metode penghitungan dan standar kemiskinan yang digunakan oleh Bank Dunia dan BPS berbeda.
