SwaraWarta.co.id – Bagaimana penerapan Pancasila pada masa order baru? Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, senantiasa menjadi rujukan dalam setiap pemerintahan.
Pada masa Orde Baru, upaya penerapan nilai-nilai Pancasila begitu kentara.
Namun, bagaimana sebenarnya implementasi Pancasila pada masa tersebut? Mari kita bahas lebih dalam.
ADVERTISEMENT
.SCROLL TO RESUME CONTENT
Salah satu ciri khas Orde Baru adalah penegasan Pancasila sebagai asas tunggal bagi seluruh organisasi masyarakat dan partai politik.
Melalui Tap MPRS No. XXV/MPRS/1966, Pancasila ditempatkan sebagai satu-satunya ideologi negara.
Kebijakan ini bertujuan untuk menyatukan pandangan dan mencegah munculnya ideologi lain yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.
Selain itu, pemerintahan Orde Baru juga gencar mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila melalui program P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila).
Program ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak dini, baik di sekolah maupun di masyarakat. Kurikulum pendidikan pun disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila.
Namun, di balik upaya-upaya tersebut, terdapat sejumlah kritik terhadap penerapan Pancasila pada masa Orde Baru. B
eberapa pihak menilai bahwa penerapan Pancasila pada masa itu lebih bersifat formalitas dan kurang menyentuh pada substansi nilai-nilai luhur Pancasila.
Selain itu, ada pula yang berpendapat bahwa penerapan Pancasila pada masa Orde Baru justru dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu.
Kelebihan Penerapan Pancasila pada Masa Orde Baru:
- Stabilitas Politik dan Keamanan: Orde Baru berhasil menciptakan stabilitas politik dan keamanan yang relatif panjang, memungkinkan pembangunan nasional berjalan dengan lebih efektif.
- Pembangunan Ekonomi: Masa Orde Baru ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, serta pembangunan infrastruktur yang masif.
- Penguatan Identitas Nasional: Penekanan pada nilai-nilai Pancasila turut memperkuat identitas nasional dan rasa kebangsaan.
Kelemahan Penerapan Pancasila pada Masa Orde Baru:
- Formalitas: Penerapan Pancasila seringkali lebih bersifat formalitas dan kurang menyentuh pada praktik kehidupan sehari-hari.
- Pelanggaran HAM: Terdapat sejumlah kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi pada masa Orde Baru, yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.
- Keterbatasan Demokrasi: Demokrasi yang berkembang pada masa Orde Baru seringkali dianggap sebagai demokrasi semu, karena adanya pembatasan kebebasan berekspresi dan berorganisasi.
Bagaimana Penerapan Pancasila pada masa Orde Baru merupakan sebuah upaya yang patut diapresiasi.
Namun, seperti halnya kebijakan lainnya, penerapan Pancasila pada masa itu memiliki sisi positif dan negatif. Penting bagi kita untuk belajar dari masa lalu, agar penerapan Pancasila di masa depan dapat lebih baik dan sesuai dengan tuntutan zaman.
