APAKAH Tindakan Perusahaan Pesaing Tersebut Dapat Dianggap Sebagai Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual Terkait Merek Dagang Dan Rahasia Dagang ?

- Redaksi

Saturday, 24 May 2025 - 17:30 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kasus GlowDerm dan perusahaan pesaingnya menyoroti pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual (HAKI), khususnya merek dagang dan rahasia dagang, dalam dunia bisnis yang kompetitif. Perusahaan skincare GlowDerm, dengan formulasi serum anti-aging eksklusifnya, menghadapi dugaan pencurian rahasia dagang dan potensi pelanggaran merek dagang oleh perusahaan pesaing yang mempekerjakan mantan ahli kimianya.

Analisis hukum atas kasus ini akan mengkaji dua aspek utama: pelanggaran rahasia dagang dan potensi pelanggaran merek dagang. Dalam hal rahasia dagang, formula serum GlowDerm memenuhi kriteria sebagai rahasia dagang karena sifatnya yang rahasia (hanya diketahui tim riset internal), nilai ekonominya yang tinggi sebagai keunggulan kompetitif, dan upaya GlowDerm dalam menjaga kerahasiaannya melalui pembatasan akses dan perjanjian kerahasiaan (Non-Disclosure Agreement/NDA) dengan karyawannya.

Penggunaan formula tersebut oleh perusahaan pesaing, yang diperoleh secara ilegal melalui mantan karyawan, jelas merupakan pelanggaran Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Pasal ini secara tegas melarang penggunaan rahasia dagang tanpa izin yang diperoleh melalui cara yang tidak sah. Oleh karena itu, perusahaan pesaing bertanggung jawab atas pelanggaran ini.

Pelanggaran Merek Dagang

Meskipun nama dan kemasan produk berbeda, potensi pelanggaran merek dagang tetap ada. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur bahwa kesamaan pokok atau keseluruhan pada merek, yang menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen, dapat dikategorikan sebagai pelanggaran. Jika desain kemasan perusahaan pesaing memiliki kesamaan warna, font, atau logo dengan kemasan GlowDerm yang mampu membingungkan konsumen, maka hal tersebut bisa dianggap pelanggaran merek dagang.

Kesamaan yang menimbulkan kebingungan ini menjadi poin penting. Pengadilan akan mempertimbangkan seberapa mirip kemasan tersebut dan bagaimana persepsi konsumen terhadap kemiripan tersebut. Bukti berupa survei konsumen atau opini ahli dapat memperkuat argumen GlowDerm dalam kasus ini.

Langkah Hukum yang Dapat Diambil GlowDerm

Sebagai penasihat hukum GlowDerm, strategi hukum yang disarankan meliputi gugatan perdata dan pidana. Gugatan perdata meliputi tuntutan ganti rugi atas kerugian yang diderita GlowDerm akibat pelanggaran rahasia dagang dan potensi pelanggaran merek dagang. GlowDerm juga dapat mengajukan permohonan sita maritatif untuk mencegah perluasan kerugian dengan menyita produk pesaing.

Baca Juga :  PERLINDUNGAN Hukum Apakah Yang Santi Dapatkan Karena Pengingkaran Janji Barang Tak Kunjung Datang? Jelaskan Disertai Dasar Hukum!

Selain itu, laporan pidana atas pelanggaran rahasia dagang dapat diajukan ke kepolisian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, pelanggaran rahasia dagang dapat dipidana dengan hukuman penjara hingga dua tahun atau denda maksimal Rp 300 juta. Langkah ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan melindungi HAKI GlowDerm secara lebih komprehensif.

Bukti yang Diperlukan

Keberhasilan gugatan hukum bergantung pada kekuatan bukti yang diajukan. GlowDerm perlu mengumpulkan bukti kepemilikan formula (dokumen riset, paten jika ada, kebijakan kerahasiaan internal), bukti akses mantan karyawan terhadap rahasia dagang, analisis komparatif komposisi dan kemasan produk GlowDerm dan produk pesaing, serta kesaksian dari saksi yang relevan.

Pencegahan Kebocoran Rahasia Dagang

Untuk mencegah kejadian serupa di masa depan, GlowDerm perlu memperkuat sistem perlindungan rahasia dagang internal. Implementasi Perjanjian Kerahasiaan (NDA) yang komprehensif dengan karyawan dan mitra bisnis, termasuk klausul non-kompetisi yang sah secara hukum, sangat penting. Klausul non-kompetisi perlu diatur dengan jelas, termasuk durasi dan wilayah kerjanya, serta kompensasi yang diberikan kepada karyawan.

Baca Juga :  APA Skenario Yang Mungkin Dapat Menyebabkan Perang Dunia Ketiga Berdasarkan Bukti-Bukti Yang Ada Sekarang? Coba Buat Dan Jelaskanlah Skenario Tersebut

Selain NDA, pembatasan akses fisik dan digital terhadap informasi rahasia, penggunaan sistem enkripsi yang kuat, dan kontrol akses berbasis peran juga diperlukan. GlowDerm juga perlu memiliki prosedur keluar karyawan yang ketat, termasuk exit interview untuk mengingatkan kewajiban kerahasiaan dan pengembalian semua dokumen dan data rahasia perusahaan.

Pelatihan rutin bagi karyawan tentang pentingnya menjaga rahasia dagang dan audit berkala untuk memastikan kepatuhan kebijakan juga sangat krusial. Dengan langkah-langkah ini, GlowDerm dapat meminimalkan risiko kebocoran rahasia dagang dan melindungi aset intelektualnya dengan lebih efektif. Membangun budaya kerahasiaan yang kuat di dalam perusahaan adalah kunci utama.

Kesimpulannya, kasus GlowDerm ini menjadi pembelajaran penting bagi semua perusahaan. Perlindungan HAKI tidak hanya penting untuk keberhasilan bisnis, tetapi juga memerlukan strategi komprehensif yang meliputi pencegahan, deteksi, dan penegakan hukum. Perlindungan HAKI yang kuat akan memastikan keunggulan kompetitif dan keberlanjutan bisnis di jangka panjang.

Berita Terkait

Kapan Lapor Diri PPG 2025 Kemendikbud? Berikut ini Rincian Jadwal Terbarunya!
Apa yang Harus Dilakukan Setelah Menetapkan Indikator Kinerja? Mari Kita Bahas!
Apa yang Dimaksud dengan Rencana Aksi dalam Penyusunan SKP? Simak Penjelasannya!
12 Contoh Kegiatan MPLS 2025 yang Menyenangkan untuk Siswa SD
Apa Itu Jalur SPMB Bersama Poltekkes? Berikut ini Penjelasannya!
32 Contoh Teka-Teki MPLS Snack: Bikin Momen Orientasi Lebih Seru dan Penuh Gelak Tawa!
Apa Tanggungjawab Guru Kepada Rekan Sesama Guru Sesuai Permendikbudristek No 67 Tahun 2024?
ROTI Bantal MPLS 2025 Adalah? Ternyata Makanan Ini Jawaban Teka-Teki MPLS Roti Bantal
Tag :

Berita Terkait

Tuesday, 8 July 2025 - 09:31 WIB

Kapan Lapor Diri PPG 2025 Kemendikbud? Berikut ini Rincian Jadwal Terbarunya!

Monday, 7 July 2025 - 14:31 WIB

Apa yang Dimaksud dengan Rencana Aksi dalam Penyusunan SKP? Simak Penjelasannya!

Monday, 7 July 2025 - 14:14 WIB

12 Contoh Kegiatan MPLS 2025 yang Menyenangkan untuk Siswa SD

Monday, 7 July 2025 - 14:03 WIB

Apa Itu Jalur SPMB Bersama Poltekkes? Berikut ini Penjelasannya!

Monday, 7 July 2025 - 13:54 WIB

32 Contoh Teka-Teki MPLS Snack: Bikin Momen Orientasi Lebih Seru dan Penuh Gelak Tawa!

Berita Terbaru

Sound Horeg Haram

Berita

Sound Horeg Haram? Tuai Pro dan Kontra Dikalangan Publik!

Tuesday, 8 Jul 2025 - 11:00 WIB