SwaraWarta.co.id – Pencopotan Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatan Menteri Keuangan pada 14 September 2026 mengejutkan banyak pihak.
Presiden Prabowo Subianto resmi menggantinya dengan Suahasil Nazara melalui Keputusan Presiden RI Nomor 97P Tahun 2026.
Meski belum ada penjelasan resmi dari Istana, sejumlah pengamat mengungkap beberapa alasan utama di balik reshuffle mendadak ini.
ADVERTISEMENT
.SCROLL TO RESUME CONTENT
Masalah Koordinasi Internal yang Parah
Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, menilai penyebab utama pencopotan Purbaya adalah kendala koordinasi internal di Kementerian Keuangan yang sudah cukup parah, terutama antara Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai.
Persoalan ini berkaitan dengan restitusi pajak yang ditahan dan pengelolaan anggaran negara yang dinilai bermasalah.
Desakan dari Pejabat Internal Kemenkeu
Bhima juga menduga adanya desakan dari petinggi di Direktorat Jenderal di bawah Kementerian Keuangan agar Purbaya mundur. Desakan tersebut muncul karena Purbaya dianggap selalu menuruti keinginan Presiden Prabowo terkait anggaran program unggulan, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), yang membuat beban fiskal semakin berat.
Kebijakan Kontroversial: Utang Whoosh dan Dividen Danantara
Salah satu kebijakan yang disorot adalah pengalihan utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) ke APBN. Selain itu, muncul dugaan ketegangan antara Purbaya dan Danantara terkait dividen Rp 120 triliun yang disetor ke Kementerian Keuangan. Informasi mengenai ketegangan ini disebut turut terdengar oleh Presiden Prabowo.
Komunikasi Buruk dan Krisis Kepercayaan
Purbaya dinilai memiliki komunikasi yang buruk antar institusi di bawah Kemenkeu. Kebijakan-kebijakannya juga dianggap tidak berdasarkan kajian data dan cenderung sembrono, sehingga menimbulkan distrust dari pelaku usaha dan publik, terutama terkait perpajakan.
Bukan Sekadar Kegagalan Kinerja
Pengamat ekonomi Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, menilai pergantian ini lebih tepat dibaca sebagai persoalan kecocokan arah kebijakan, gaya komunikasi, serta kebutuhan presiden untuk menjaga kendali atas agenda fiskal. Indikator fiskal hingga Juli 2026 masih relatif terjaga dengan defisit APBN sekitar 0,9 persen terhadap PDB.
Pencopotan Purbaya Yudhi Sadewa dari Kementerian Keuangan bukan sekadar reshuffle biasa. Konflik internal, beban fiskal program prioritas, kebijakan kontroversial, dan komunikasi yang buruk menjadi faktor utama di balik keputusan Presiden Prabowo. Kini, Suahasil Nazara dituntut untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara ke depan.
