SwaraWarta.co.id – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Perekonomian sedang mematangkan Program Magang Nasional khusus bagi lulusan baru perguruan tinggi (fresh graduate) dengan penawaran gaji setara Upah Minimum Provinsi (UMP).
Program ini dijadwalkan dimulai pada Kuartal IV 2025 (Oktober-Desember) dan menargetkan 20.000 peserta pada tahap pertama.
Syarat dan Mekanisme Program
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa program ini dirancang untuk lulusan maksimal satu tahun dari berbagai jenjang pendidikan, termasuk D2, D3, dan S1, tanpa batasan usia. Peserta akan menerima uang saku sesuai UMP daerah penempatan selama enam bulan, dengan anggaran yang disiapkan mencapai Rp198 miliar. Skema link and match antara perguruan tinggi dan perusahaan akan diterapkan untuk memastikan relevansi pelatihan dengan kebutuhan industri.
ADVERTISEMENT
.SCROLL TO RESUME CONTENT
Dukungan untuk Dunia Usaha dan Peserta
Program ini terbuka untuk perusahaan swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Melalui kolaborasi ini, diharapkan terjadi pemerataan kesempatan magang di seluruh Indonesia, tidak hanya terpusat di kota besar. Selain memberikan pengalaman kerja nyata, program ini juga bertujuan meningkatkan keterampilan teknis dan soft skill peserta, sekaligus menjawab paradoks “pengalaman kerja” yang sering menghambat lulusan baru.
Manfaat Jangka Panjang
Program magang ini merupakan bagian dari paket stimulus ekonomi 2025 pemerintah, yang fokus pada akselerasi penyerapan tenaga kerja. Dengan rata-rata UMP sekitar Rp3,3 juta per bulan, peserta berpeluang memperoleh penghasilan hingga Rp20 juta selama masa magang. Ini bukan hanya solusi bagi pengangguran lulusan baru, tetapi juga investasi jangka panjang dalam menyiapkan sumber daya manusia yang siap bersaing secara global.
Pemerintah menjadwalkan pengumuman resmi mekanisme pendaftaran melalui kanal kementerian terkait dalam waktu dekat. Calon peserta diimbau mempersiapkan diri dengan memantau informasi dari institusi pendidikan atau portal resmi pemerintah.
