SwaraWarta.co.id – Disebutkan bahwa Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT) memastikan bahwa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 di Kabupaten Flores Timur akan tetap berlangsung sesuai jadwal, meskipun kabupaten tersebut saat ini tengah dilanda bencana akibat erupsi Gunung Lewotobi.
Rencana ini termasuk upaya untuk menyesuaikan lokasi pemungutan suara guna mengakomodasi kondisi para pengungsi yang terdampak bencana.
Penjabat Gubernur NTT, Andriko Noto Susanto, menyatakan pada hari Rabu (13/11) di Kupang bahwa pihaknya akan menyediakan tempat pemungutan suara (TPS) khusus di area pengungsian.
ADVERTISEMENT
.SCROLL TO RESUME CONTENT
Pernyataan tersebut disampaikan kepada wartawan sebagai tanggapan terhadap kekhawatiran akan penyelenggaraan Pilkada di wilayah yang masih dalam kondisi darurat bencana.
Menurut Andriko, TPS khusus ini akan ditempatkan di lokasi yang dekat dengan para pengungsi, sehingga mereka tetap dapat menyalurkan hak suaranya tanpa harus meninggalkan tempat pengungsian.
Lebih lanjut, Andriko menjelaskan bahwa rencana penyediaan TPS di lokasi pengungsian ini telah dibahas sebelumnya dengan berbagai pihak terkait, termasuk Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Selain itu, dirinya menambahkan bahwa pada sore harinya akan ada diskusi lanjutan melalui pertemuan daring bersama Mendagri, KPU, serta pihak-pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada di Flores Timur.
Diskusi tersebut diharapkan dapat memberikan solusi dan memastikan kelancaran pelaksanaan pemilihan di tengah kondisi bencana.
Ketua KPU Nusa Tenggara Timur, Jemris Fointuna, juga menegaskan bahwa Pilkada di Flores Timur akan tetap diselenggarakan meskipun sebagian wilayah terdampak bencana erupsi.
Jemris menyebutkan bahwa rencana pemindahan TPS dari 11 desa yang terdampak bencana ke posko-posko pengungsian telah menjadi keputusan yang diambil setelah memperhitungkan situasi di lapangan.
Dari 14 desa terdampak, 11 di antaranya akan dipindahkan TPS-nya ke tempat yang lebih aman, yaitu di area pengungsian.
Di sisi lain, KPU Flores Timur bersama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten setempat saat ini sedang berupaya melakukan pendataan ulang terhadap para pengungsi.
Pendataan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh pengungsi telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT), sehingga hak pilih mereka tetap terjaga meskipun berada di pengungsian.
Jemris menekankan bahwa salah satu tugas berat yang dihadapi oleh KPU dan dinas terkait adalah memastikan lokasi keberadaan pengungsi yang masuk dalam DPT, agar TPS khusus dapat disiapkan dengan tepat.
Selain itu, menurut Jemris, pendataan ulang ini juga penting untuk mengetahui jumlah TPS yang harus disediakan di masing-masing posko pengungsian.
Dengan memastikan jumlah TPS yang memadai, para pemilih dapat menyalurkan hak suara mereka tanpa kendala meskipun berada dalam situasi darurat.
Koordinasi yang dilakukan oleh KPU bersama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil diharapkan dapat menghasilkan solusi optimal, sehingga proses pemungutan suara pada Pilkada Serentak 2024 dapat berjalan lancar di Flores Timur.
Keputusan untuk tetap melaksanakan Pilkada di wilayah bencana ini merupakan bagian dari komitmen Pemprov NTT dalam menjalankan proses demokrasi.
Di tengah tantangan bencana, pemerintah dan pihak terkait berupaya memastikan bahwa setiap warga negara tetap mendapatkan hak pilihnya dan bisa turut serta dalam pemilihan kepala daerah yang akan digelar pada 27 November mendatang.
Melalui langkah-langkah penyesuaian ini, diharapkan proses demokrasi di Flores Timur tetap berjalan sesuai rencana, meskipun adanya situasi darurat akibat erupsi.***
