Bagaimana Administrasi Penatagunaan Tanah Yang Baik Agar Sesuai Tidak Tumpeng Tindih Izin, dan Sesuai Dengan Aturan dan Kaidah Yang Benar?

SwaraWarta.co.id – Administrasi penatagunaan tanah yang baik menjadi kunci penting dalam menjaga tata ruang agar sesuai aturan dan menghindari tumpang tindih izin. Artikel ini akan membahas langkah-langkah serta prinsip utama dalam administrasi penatagunaan tanah yang benar, sesuai dengan kaidah hukum dan peraturan yang berlaku.

Soal Lengkap:

Perencanaan tata ruang kunci mengelola sumber daya alam dilakukan secara berkelanjutan. Namun, masih banyak tumpang tindih peruntukan ruang yang terjadi akibat kesalahan dan kurangnya koordinasi pemanfaatannya.

“Berdasarkan peta tematik wilayah Indonesia, 40,6% atau 77,3 juta hektare lahan terindikasi tumpang tindih izin di atasnya,” kata Roni Saputra, Direktorat Hukum Auriga Nusantara pada Webinar 11 Juli 2022.

Karena itu penegakan hukum menjadi krusial dalam kebijakan menata ruang hidup. Tata ruang mengatur bagaimana pemanfaatan ruang dapat sesuai dengan daya dukung dan daya tampungnya.

Penataan ruang juga mengatur pembagian peruntukan wilayah untuk dimanfaatkan agar tidak terjadi tumpang tindih.

Berdasarkan data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) ada 3.900 indikasi pelanggaran tata ruang di 121 kota/kabupaten.

Jenis pelanggaran paling banyak tidak sesuainya ruang lingkungan dengan tujuan, tdak ada akses publik, tidak memenuhi perizinan, dan tidak memiliki izin. “Pelanggaran itu hanya ditindak melalui penertiban,” kata Roni.

Bagaimana Administrasi penatagunaan tanah yang baik agar sesuai tidak tumpeng tindih izin, dan sesuai dengan aturan dan kaidah yang benar ?

Jawaban:

Mengapa Administrasi Penatagunaan Tanah Penting?

Administrasi penatagunaan tanah adalah proses pengelolaan tanah agar dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang. Jika tidak dikelola dengan baik, berbagai permasalahan dapat muncul, seperti:

1. Tumpang tindih izin: Beberapa pihak menggunakan lahan yang sama tanpa kejelasan legalitas.
2. Pelanggaran tata ruang: Pemanfaatan lahan tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
3. Kerugian ekonomi dan lingkungan: Tidak ada keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan daya dukung lingkungan.

Menurut Direktorat Hukum Auriga Nusantara, 40,6% lahan di Indonesia (77,3 juta hektare) terindikasi mengalami tumpang tindih izin. Ini menjadi tantangan besar dalam tata kelola ruang dan sumber daya alam di Indonesia.

Prinsip Administrasi Penatagunaan Tanah yang Baik

Berikut adalah prinsip-prinsip utama dalam administrasi penatagunaan tanah agar sesuai aturan dan menghindari konflik:

1. Penegakan Hukum yang Tegas

Penegakan hukum menjadi landasan utama dalam administrasi penatagunaan tanah. Beberapa langkah yang dapat dilakukan meliputi:

• Menindak pelanggaran tata ruang, seperti penggunaan tanah tanpa izin atau yang tidak sesuai peruntukan.
• Memperkuat sanksi hukum bagi pihak yang melanggar aturan tata ruang.

2. Perencanaan Tata Ruang yang Komprehensif

Perencanaan tata ruang adalah proses awal dalam memastikan pemanfaatan tanah berjalan sesuai aturan. Langkah yang perlu dilakukan:

• Mengintegrasikan semua kepentingan sektor dalam peta rencana tata ruang.
• Melibatkan masyarakat lokal dalam proses perencanaan tata ruang untuk mencegah konflik di kemudian hari.
• Memastikan rencana tata ruang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

3. Digitalisasi dan Transparansi Data Tanah

Pengelolaan data tanah berbasis digital dapat mempermudah akses informasi dan meminimalkan risiko tumpang tindih izin. Contoh langkah konkret:

• Membuat sistem peta tematik berbasis GIS (Geographic Information System) yang dapat diakses publik.
• Menyediakan informasi yang transparan terkait status kepemilikan tanah, perizinan, dan peruntukan lahan.

4. Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah

Kurangnya koordinasi antar lembaga sering menjadi penyebab utama tumpang tindih izin. Oleh karena itu:

• Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) perlu bersinergi dengan kementerian terkait, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
• Membentuk tim terpadu untuk menangani permasalahan tata ruang secara lintas sektoral.

5. Sosialisasi dan Edukasi kepada Masyarakat

Masyarakat juga perlu memahami pentingnya administrasi tanah yang baik. Edukasi ini dapat dilakukan melalui:

• Program penyuluhan tentang pentingnya izin pemanfaatan tanah sesuai aturan.
• Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap tata ruang dan fungsi lahan.

Masalah yang Sering Terjadi dalam Administrasi Penatagunaan Tanah

1. Pelanggaran Tata Ruang

Menurut Kementerian ATR/BPN, terdapat 3.900 indikasi pelanggaran tata ruang di 121 kota/kabupaten. Pelanggaran tersebut meliputi:

• Ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dengan tujuan awal.
• Kurangnya akses publik di lahan yang seharusnya tersedia untuk umum.
• Ketidaklengkapan perizinan atau penggunaan tanah tanpa izin.

2. Minimnya Penegakan Hukum

Banyak pelanggaran hanya ditangani melalui penertiban administratif tanpa ada sanksi hukum yang tegas. Hal ini menyebabkan pelanggaran terus berulang.

Rekomendasi untuk Administrasi Penatagunaan Tanah yang Lebih Baik

1. Pemutakhiran Data: Pemerintah harus secara rutin memperbarui data tanah untuk memastikan status kepemilikan dan izin pemanfaatan.
2. Optimalisasi Teknologi: Memanfaatkan teknologi digital untuk memantau penggunaan lahan secara real-time.
3. Penegakan Hukum yang Adil: Semua pelanggaran tata ruang harus ditindak sesuai hukum tanpa pandang bulu.
4. Perencanaan Berbasis Partisipasi: Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang untuk menciptakan solusi yang inklusif.
5. Integrasi Kebijakan Nasional dan Daerah: Mengharmonisasikan kebijakan tata ruang antara tingkat pusat dan daerah untuk menghindari konflik kepentingan.

Kesimpulan

Administrasi penatagunaan tanah yang baik adalah kombinasi antara perencanaan yang matang, teknologi modern, koordinasi antar lembaga, dan penegakan hukum yang tegas. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, Indonesia dapat mengelola tata ruang secara berkelanjutan dan mengurangi konflik terkait lahan.