Bagaimana Menurut HPI Cara Menentukan Status Personal Haruka Dalam Kasus Naturalisasi dan Perceraian Tersebut? Jelaskan dengan Argumen yang Mendalam!

- Redaksi

Friday, 20 December 2024 - 09:34 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pelajari Yuk, Bagaimana Cara HPI Menentukan Status Personal Haruka dalam Kasus Naturalisasi dan Perceraian?

Pelajari Yuk, Bagaimana Cara HPI Menentukan Status Personal Haruka dalam Kasus Naturalisasi dan Perceraian?

SwaraWarta.co.idDalam konteks hukum perdata internasional (HPI), penentuan status personal individu sering kali melibatkan dinamika antar sistem hukum lintas negara. Kasus Alfonso dan Haruka merupakan contoh yang menggambarkan kompleksitas tersebut. Haruka, yang awalnya warga negara Jepang dan kemudian menjadi warga negara Filipina, menghadapi tantangan hukum terkait perceraian di dua sistem hukum yang berbeda. Artikel ini akan menjelaskan cara HPI menentukan status personal Haruka dalam kasus naturalisasi dan perceraian, disertai dengan argumen yang mendalam.

Soal Lengkap:

Alfonso berkewarganegaran Philipina menikah dengan Haruka berkewarganegaraan Jepang yang kemudian menjadi warga Philipina.

ADVERTISEMENT

ads.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pada perjalanan waktu, kedua pasangan tersebut mengalami permasalahan rumah tangga yang berujung pada gugatan perceraian di Pengadilan Philipina.

Namun dalam sistem hukum Philipina tidak diakui adanya perceraian, yang ada hanya pisah ranjang.

Lalu, Hakim di Pengadilan Philipina menetapkan persetujuan pisah ranjang antar kedua pasangan tersebut.

Haruka yang tidak puas, pulang ke Jepang, kemudian setelah dua tahun Haruka mengajukan naturalisasi kewarganegaran ke Jepang.

Setelah naturalisasinya diterima, Haruka, menggugat perceraian atas perkawinannya dengan Alfonso di Pengadilan Tokyo, dan dikabulkan.

Baca Juga :  PT. TRANSJAKARTA Sengaja Didirikan Oleh Pemerintah Untuk Mengurangi Kemacetan Jakarta Dengan Memberi Pelayanan Transportasi Kepada Masyarakat

1. Bagaimana menurut HPI cara menentukan status personal Haruka dalam kasus naturalisasi dan perceraian tersebut?

2. Jelaskan dengan argumen yang mendalam!

Jawaban:

Apa itu Status Personal dalam HPI?

Status personal dalam HPI mengacu pada identitas hukum individu yang mencakup kewarganegaraan, kapasitas hukum, hubungan keluarga, dan hak-hak yang terkait. Penentuan status personal sangat bergantung pada:

  1. Kewarganegaraan (Lex Nationalis): Hukum negara asal individu.
  2. Tempat Tinggal (Lex Domicilii): Hukum di tempat individu tinggal secara tetap.
  3. Prinsip Pilihan Hukum: Kesepakatan para pihak untuk memilih hukum yang berlaku dalam suatu sengketa.

Dalam kasus Haruka, perpindahan kewarganegaraan melalui proses naturalisasi menambah kompleksitas dalam penentuan hukum yang berlaku.

Analisis Kasus Alfonso dan Haruka

1. Konteks Naturalisasi Haruka

Haruka, seorang warga negara Jepang, menikah dengan Alfonso yang merupakan warga negara Filipina. Setelah menikah, Haruka memperoleh kewarganegaraan Filipina. Ketika hubungan pernikahan mereka memburuk, sistem hukum Filipina menjadi penghalang karena tidak mengakui perceraian.

Argumen Hukum:

  • Naturalisasi Haruka ke Filipina berarti status personalnya tunduk pada lex nationalis Filipina. Ini termasuk larangan perceraian di bawah hukum negara tersebut.
  • Namun, ketika Haruka kembali ke Jepang dan mengajukan naturalisasi kembali, ia kembali tunduk pada hukum Jepang yang mengakui perceraian.
Baca Juga :  PADA Tahun 2019 Pembayaran Pajak Tercatat Sebesar Rp1.332,67 Triliun Dengan Pertumbuhan Sebesar 1,5 Persen, Namun Tahun 2020 Pembayaran Pajak

2. Proses Perceraian di Filipina

Sistem hukum Filipina hanya mengenal konsep pisah ranjang (legal separation), bukan perceraian. Pengadilan Filipina menyetujui pisah ranjang antara Alfonso dan Haruka, tetapi ini tidak mengakhiri status pernikahan mereka.

Implikasi Hukum:

  • Karena perceraian tidak diakui, Haruka tetap dianggap sebagai istri sah Alfonso di bawah hukum Filipina.
  • Hal ini menjadi kendala bagi Haruka untuk menjalani kehidupan baru secara legal, terutama di Jepang.

3. Proses Naturalisasi dan Perceraian di Jepang

Setelah kembali ke Jepang dan menjadi warga negara Jepang lagi melalui proses naturalisasi, Haruka mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Tokyo. Permohonannya dikabulkan, dan ia resmi bercerai dari Alfonso menurut hukum Jepang.

Argumen Hukum:

  • Naturalisasi ke Jepang memulihkan status personal Haruka di bawah lex nationalis Jepang.
  • Hukum Jepang mengakui perceraian, sehingga Haruka dapat mengajukan gugatan perceraian yang sah.
  • Putusan pengadilan Jepang berlaku secara efektif di Jepang, tetapi mungkin tidak diakui di Filipina karena konflik hukum antar negara.

4. Konflik Hukum Antar Negara

Kasus ini menunjukkan adanya konflik hukum antara Filipina dan Jepang. Filipina tidak mengakui perceraian, sementara Jepang mengakuinya. Dalam HPI, penyelesaian konflik hukum ini biasanya bergantung pada:

  • Prinsip Lex Nationalis: Hukum negara kewarganegaraan berlaku.
  • Prinsip Ketertiban Umum: Pengadilan suatu negara dapat menolak penerapan hukum asing jika bertentangan dengan kebijakan publiknya.
Baca Juga :  PT KAI Memiliki Kendali Penuh Atas Pasar Perkeretaapian Dalam Negeri, Dapat Dikatakan Bahwa PT. KAI Memonopoli Industri Perkeretaapian Dalam Negeri

Kesimpulan

Menurut HPI, status personal Haruka ditentukan oleh kewarganegaraan yang dipegangnya pada saat itu. Ketika ia menjadi warga negara Filipina, hukum Filipina berlaku, yang tidak mengakui perceraian. Namun, setelah kembali menjadi warga negara Jepang, hukum Jepang berlaku, yang mengizinkan perceraian. Dengan demikian, gugatan perceraian yang diajukan Haruka di Jepang sah menurut hukum Jepang, meskipun kemungkinan besar tidak diakui di Filipina.

Argumen yang Mendalam

  • Kewarganegaraan: Naturalisasi Haruka memengaruhi hukum yang berlaku atas dirinya. Dalam konteks ini, perubahan kewarganegaraan menjadi titik kunci.
  • Kedaulatan Hukum: Setiap negara memiliki kedaulatan dalam menentukan status hukum individu di wilayahnya, sehingga keputusan Jepang tidak mengikat Filipina.
  • Prinsip Universalitas HPI: Meskipun ada konflik hukum, prinsip perlindungan hak individu menjadi dasar utama dalam menyelesaikan sengketa lintas negara.

 

Berita Terkait

Seiring dengan Hadirnya Era Internet dan Teknologi Digital, Lanskap Media Indonesia Mengalami Perkembangan yang Sangat Pesat, Salah Satunya adalah Apa
TERJAWAB Menurut Krajewski et al (2007), Tata Letak yang digunakan Pada Pabrikasi (Back Office) dan Proses Lini yang Memiliki Aliran Kerja Linier dan
PENTINGNYA Tata Letak Fasilitas Bagi Organisasi Perusahaan Adalah
JAWABAN Penelitian Merupakan Bagian Penting Bagi Organisasi Apapun, Termasuk Organisasi Media Massa
SIMAK Metode Penentuan Lokasi yang diterapkan Dalam Peramalan (Forecasting), Perencanaan Strategik (Strategic Planning), Strategi Rantai Pasokan
TUJUANNNYA ADALAH Tercapainya Kerjasama yang Lebih Dekat Antar Karyawan pada Semua Level, Merupakan Tujuan dari Tata Letak
Bilamana Terjadi Praktik yang Bertentangan dengan UU No 5 Tahun 1999, Tindakan Apa Sajakah yang Dilakukan oleh KPPU Sebagai Lembaga Penegakan Hukum
Teknik Matematika yang Digunakan untuk Menemukan Lokasi Pusat Distribusi Tunggal yang Melayani Sejumlah Lokasi yang Terkait, seperti Pemasok

Berita Terkait

Monday, 16 June 2025 - 19:03 WIB

Seiring dengan Hadirnya Era Internet dan Teknologi Digital, Lanskap Media Indonesia Mengalami Perkembangan yang Sangat Pesat, Salah Satunya adalah Apa

Monday, 16 June 2025 - 18:58 WIB

TERJAWAB Menurut Krajewski et al (2007), Tata Letak yang digunakan Pada Pabrikasi (Back Office) dan Proses Lini yang Memiliki Aliran Kerja Linier dan

Monday, 16 June 2025 - 18:53 WIB

PENTINGNYA Tata Letak Fasilitas Bagi Organisasi Perusahaan Adalah

Monday, 16 June 2025 - 18:48 WIB

JAWABAN Penelitian Merupakan Bagian Penting Bagi Organisasi Apapun, Termasuk Organisasi Media Massa

Monday, 16 June 2025 - 18:43 WIB

SIMAK Metode Penentuan Lokasi yang diterapkan Dalam Peramalan (Forecasting), Perencanaan Strategik (Strategic Planning), Strategi Rantai Pasokan

Berita Terbaru

Pendidikan

PENTINGNYA Tata Letak Fasilitas Bagi Organisasi Perusahaan Adalah

Monday, 16 Jun 2025 - 18:53 WIB