Kontroversi PPN 12 Persen: Antara Amanat UU dan Beban Masyarakat

SwaraWarta.co.id – Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Gerindra, Wihadi Wiyanto, menyebut rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen berasal dari inisiatif PDI Perjuangan (PDIP).

Ia menjelaskan, kebijakan ini tercantum dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), yang diusulkan oleh DPR periode 2019-2024 dengan PDIP sebagai inisiatornya.

Wihadi mengatakan, sesuai aturan tersebut, PPN naik menjadi 11 persen pada 2022 dan akan menjadi 12 persen pada 2025.

Namun, menurutnya, sikap PDIP saat ini yang meminta penundaan kenaikan tersebut bertentangan dengan keputusan yang mereka buat sebelumnya.

“Kenaikan PPN 12 persen itu adalah merupakan keputusan Undang-Undang (UU) Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dan menjadi 11 persen tahun 2022 dan 12 persen hingga 2025, dan itu diinisiasi oleh PDI Perjuangan,” kata Wihadi dalam keterangannya, Minggu (22/12)

Ia juga menegaskan bahwa Presiden Prabowo berupaya melindungi masyarakat menengah ke bawah dari dampak kebijakan ini, salah satunya dengan memberlakukan kenaikan PPN hanya pada barang-barang mewah.

“Sehingga pemikiran Pak Prabowo ini bahwa kalangan menengah bawah itu tetap terjaga daya belinya dan tidak menimbulkan gejolak ekonomi, ini adalah merupakan langkah bijaksana dari Pak Prabowo,” ujar dia.

Wihadi menilai, narasi yang menyebut kenaikan PPN adalah keputusan pemerintah Prabowo tidak tepat. Ia mengingatkan bahwa kebijakan ini adalah produk DPR sebelumnya, yang diinisiasi oleh PDIP.

“Jadi apabila sekarang ada informasi ada hal-hal yang mengaitkan ini dengan pemerintah Pak Prabowo yang seakan-akan memutuskan itu adalah tidak benar, yang benar adalah UU ini produk dari pada DPR yang pada saat itu diinisiasi PDI Perjuangan dan sekarang Pak Presiden Prabowo hanya menjalankan,” ucapnya.

Senada dengan Wihadi, Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Gerindra, Rahayu Saraswati, juga mengkritik sikap PDIP yang kini menolak kenaikan PPN.

“Itulah kenapa saya heran saat ada kaderPDIP berbicara di rapat paripurna, tiba-tiba menyampaikan pendapatnya tentang PPN 12 persen. Jujur saja, banyak dari kita saat itu hanya bisa senyum dan geleng-geleng ketawa,” ujar Sara

“Dalam hati, hebat kali memang kawan ini bikin kontennya. Padahal mereka saat itu ketua panja UU yang mengamanatkan kenaikan PPN 12 persen ini. Kalau menolak ya kenapa tidak waktu mereka ketua panjanya?” tuturnya.

Di sisi lain, anggota DPR dari PDIP, Rieke Diah Pitaloka, meminta Presiden Prabowo menunda atau bahkan membatalkan kenaikan PPN 12 persen. Rieke menyampaikan permintaan tersebut dalam rapat paripurna DPR pada 5 Desember 2024.

Ketua DPR Puan Maharani juga mengingatkan risiko yang mungkin terjadi jika PPN dinaikkan.

Ia khawatir kenaikan ini akan menurunkan daya beli masyarakat, menghambat sektor usaha seperti UMKM, dan memicu perlambatan ekonomi yang dapat menyebabkan gelombang PHK.