Instansi CPNS dengan Pendaftar Terbanyak dengan Tukin Tertinggi

SwaraWarta.co.id – Apa saja instansi CPNS dengan pendaftar terbanyak dengan tukin tertinggi? Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 menarik perhatian banyak pencari kerja di Indonesia.

Beberapa instansi pemerintah menawarkan tunjangan kinerja (tukin) yang signifikan, menjadikannya favorit di kalangan pelamar.

Instansi-instansi ini tidak hanya dikenal karena besaran tukin yang ditawarkan, tetapi juga karena jumlah pendaftar yang tinggi setiap tahunnya.

Berikut adalah beberapa instansi dengan tukin tertinggi dan jumlah pendaftar terbanyak:

1. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan

DJP menjadi salah satu instansi dengan jumlah pendaftar terbanyak. Tunjangan kinerja di DJP berkisar antara Rp5,3 juta hingga Rp117,3 juta, tergantung pada jabatan dan tingkat eselon.

2. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Pemprov DKI Jakarta menawarkan tunjangan kinerja yang signifikan, dengan nilai tertinggi mencapai Rp127,7 juta untuk posisi Sekretaris Daerah.

Jumlah pendaftar untuk formasi di Pemprov DKI juga cukup tinggi, mengingat besaran tunjangan yang ditawarkan.

3. Kementerian Keuangan

Kementerian Keuangan menawarkan tunjangan kinerja yang bervariasi, mulai dari Rp2,5 juta hingga Rp46,9 juta, tergantung pada kelas jabatan. Instansi ini juga menjadi favorit bagi banyak pelamar CPNS.

4. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

BPK menawarkan tunjangan kinerja dengan nilai tertinggi mencapai Rp41,55 juta. Jumlah pendaftar untuk formasi di BPK juga cukup signifikan, mengingat besaran tunjangan yang ditawarkan.

5. Kementerian Luar Negeri (Kemenlu)

Kemenlu menawarkan tunjangan kinerja yang bervariasi, mulai dari Rp2,53 juta hingga Rp33,2 juta, tergantung pada jabatan. Instansi ini juga menjadi favorit bagi banyak pelamar CPNS.

Perlu dicatat bahwa jumlah pendaftar dapat berubah setiap tahunnya, tergantung pada kebutuhan formasi dan daya tarik tunjangan yang ditawarkan oleh masing-masing instansi.

Calon pelamar disarankan untuk selalu memeriksa informasi resmi dari masing-masing instansi terkait sebelum melakukan pendaftaran.