Megawati Soekarnoputri Minta Kepala Daerah dari PDIP Tunda Retret, Pengamat Unair Beberkan Fakta Ini

Swarawarta.co.id – Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengeluarkan perintah kepada seluruh kepala daerah yang berasal dari partainya untuk menunda keikutsertaan dalam kegiatan retret yang diselenggarakan pemerintah di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.

Keputusan ini muncul setelah Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus buron Harun Masiku.

Pengamat politik dari Universitas Airlangga, Fahrul Muzaqqi, menilai langkah ini sebagai bentuk unjuk kekuatan PDIP terhadap pemerintah dan masyarakat.

“Itu menunjukkan power dan sisi istimewa PDIP dan Bu Mega. Langkah politik dengan meminta kepala daerah PDIP menunda retret, saya rasa sebagai bentuk sisi kharismatik PDIP dan Megawati yang ingin ditunjukkan ke pemerintah juga publik,” kata Fahrul saat dikonfirmasi detikJatim, Jumat (21/2/2025).

Menurutnya, keputusan Megawati tidak hanya sekadar instruksi internal, tetapi juga sinyal bahwa PDIP masih memiliki pengaruh besar, meskipun tidak lagi menjadi partai penguasa di tingkat eksekutif.

Fahrul juga melihat keputusan ini sebagai bagian dari strategi politik PDIP untuk tetap relevan dalam dinamika nasional.

“Di sisi lain, itu menunjukkan secara simbolis bahwa PDIP ini masih memiliki taring, masih memiliki kekuatan yang tidak bisa diabaikan dalam artian situasi pasca penetapan tersangka Sekjen Hasto, lantas ada langkah politik mengejutkan dengan menunda retreat,” jelasnya.

Dengan menunjukkan bahwa mereka masih bisa memainkan isu-isu politik besar, PDIP berusaha mempertegas posisinya di panggung politik nasional.

Di tengah situasi ini, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto disebut sebagai sosok kunci yang berperan sebagai penengah dalam ketegangan antara PDIP dan Presiden Joko Widodo.

“Apakah ke depan ada counter attack dari PDIP kepada pemerintahan Prabowo-Gibran, di sini saya melihat figur Pak Prabowo jadi sosok yang punya peran untuk menyeimbangkan di antara konflik PDIP dan Jokowi. Prabowo di tengah-tengah, dan patut kita nanti langkah apa yang nantinya akan diambil Prabowo termasuk kaitannya pemerintahannya ke depan bersama PDIP,” tandasnya.

Perannya dinilai krusial dalam menjaga stabilitas politik nasional di tengah konflik yang terus berkembang.