PCO: Kebijakan Teknologi Harus Adaptif agar Tak Tertinggal Perkembangan AI

- Redaksi

Tuesday, 11 February 2025 - 09:02 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi Kecerdasan Buatan (Dok. Ist)

Ilustrasi Kecerdasan Buatan (Dok. Ist)

SwaraWarta.co.id – Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Noudhy Valdryno, menekankan pentingnya kebijakan teknologi yang terus berkembang agar tidak tertinggal dari kemajuan pesat kecerdasan buatan (AI) dan teknologi digital lainnya.

Menurut Noudhy, regulasi yang dibuat saat ini harus mampu mengikuti perkembangan teknologi di masa depan. Jika tidak, kebijakan yang dibuat pada tahun 2025 bisa menjadi usang ketika teknologi sudah jauh lebih maju pada tahun 2045.

“Kerangka kebijakan kita menjadi semakin progresif, artinya kalau kita membuat kebijakan di tahun 2025, jangan sampai tiba-tiba teknologi itu sudah di tahun 2045. Kita ingin kerangka kebijakan kita terus progresif,” kata Noudhy dalam diskusi media di Jakarta Pusat, Senin.

Untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan teknologi, pemerintah perlu memperkuat kerja sama dengan para pakar dan kementerian terkait.

Dalah satu fokus utama adalah kecerdasan buatan (AI), yang menawarkan banyak peluang jika diatur dengan kebijakan yang tepat.

“Mungkin ini kedepannya juga bisa kita konsiderasi seperti apa kerangka regulasinya, seperti apa nanti dari sisi pemerintahan dapat memanfaatkannya,” ujarnya.

Saat ini, Kementerian Komunikasi dan Digital tengah mengadakan serangkaian diskusi dengan berbagai pihak, termasuk industri, sektor kesehatan, transportasi, pendidikan, dan layanan keuangan, untuk merumuskan aturan yang tepat terkait penggunaan AI.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, mengungkapkan bahwa diskusi ini akan berlangsung hingga awal Maret 2025.

Baca Juga :  Pedagang Roti di Depok Dianiaya dengan 10 Luka Tusuk, Diduga karena Motif Perampokan

“Kita masih pada tahap diskusi dengan stakeholder. Sampai dengan awal Maret kita coba berdiskusi. Ada enam serial diskusi dengan pelaku kepentingan,” ujar Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria.

Hasil dari diskusi ini akan dirangkum dalam dokumen kebijakan (policy paper), yang kemudian dikembangkan menjadi naskah akademik.

Dokumen ini nantinya akan menjadi dasar bagi regulasi yang lebih komprehensif dan sesuai dengan perkembangan zaman.

Berita Terkait

5 Cara Mengatasi Chat GPT Tidak Bisa Dibuka Terbaru, Auto Berhasil dalam 3 Menit!
 7 Aplikasi Game Penghasil Uang Terbaru 2026, Main Santai Saldo DANA Nambah Terus!
iPhone 18 Pro dan Pro Max Resmi Dijual di Indonesia, Ini Harga dan Spesifikasi Lengkap
Cuma Modal HP, Ini Dia Cara Daftar Driver Gojek Online yang Banyak Orang Belum Tahu!
Cara Bayar Netflix Pakai DANA Tanpa Kartu Kredit dengan Mudah dan Aman
Cara Bayar Paspor di M-Paspor Lewat BCA Mobile dengan Mudah
Baterai 10.000 mAh! Inilah Spesifikasi Vivo V80 Lite yang Bikin HP Flagship Ketar-ketir
CARA MENGGUNAKAN FITUR GUEST CALLING WHATSAPP UNTUK TELEPON TANPA AKUN

Berita Terkait

Friday, 23 October 2026 - 11:37 WIB

5 Cara Mengatasi Chat GPT Tidak Bisa Dibuka Terbaru, Auto Berhasil dalam 3 Menit!

Friday, 23 October 2026 - 10:05 WIB

 7 Aplikasi Game Penghasil Uang Terbaru 2026, Main Santai Saldo DANA Nambah Terus!

Thursday, 22 October 2026 - 17:33 WIB

iPhone 18 Pro dan Pro Max Resmi Dijual di Indonesia, Ini Harga dan Spesifikasi Lengkap

Tuesday, 20 October 2026 - 10:35 WIB

Cuma Modal HP, Ini Dia Cara Daftar Driver Gojek Online yang Banyak Orang Belum Tahu!

Tuesday, 20 October 2026 - 07:46 WIB

Cara Bayar Netflix Pakai DANA Tanpa Kartu Kredit dengan Mudah dan Aman

Berita Terbaru