Bendera Ormas (Dok. Ist)
SwaraWarta.co.id – Polres Metro Jakarta Pusat kembali melakukan penertiban bendera milik organisasi kemasyarakatan (ormas) yang dipasang secara ilegal. Langkah ini diambil untuk mencegah terjadinya konflik atau gesekan antar kelompok di masyarakat.
“Ini adalah bagian dari upaya preventif (pencegahan) kami,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro di Jakarta, Selasa.
Penertiban kali ini difokuskan di wilayah Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Susatyo, kegiatan ini juga merupakan bagian dari Operasi Berantas Jaya 2025 yang tidak hanya menargetkan kejahatan, tetapi juga hal-hal yang bisa mengganggu ketertiban umum.
Dalam pelaksanaannya, polisi tidak menemukan perlawanan. Bahkan, beberapa anggota ormas dengan sukarela menurunkan bendera mereka setelah diajak berdialog oleh petugas.
Kapolsek Kemayoran, Kompol Agung Adriansyah, menjelaskan bahwa tindakan ini dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.
Ia menambahkan, sebelum melakukan operasi, pihak kepolisian telah berkoordinasi dengan tokoh masyarakat dan warga sekitar. Tujuannya adalah agar kegiatan ini bisa diterima dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Polsek Kemayoran juga menegaskan akan terus melakukan kegiatan serupa demi menjaga ketertiban dan suasana damai di Jakarta Pusat selama Operasi Berantas Jaya 2025 berlangsung.
SwaraWarta.co.id – Kenapa IHSG turun hari ini? Bagi para investor saham di Bursa Efek Indonesia…
SwaraWarta.co.id – Ada beberapa cara download bukti pemesanan BI PINTAR yang bisa Anda lakukan. Layanan…
SwaraWarta.co.id - Meksiko sedang berada dalam situasi yang memanas. Di saat persiapan menuju Piala Dunia 2026 sudah dalam…
SwaraWarta.co.id – Bagaimana cara tukar uang baru di Bank Indonesia? Menjelang hari raya atau momen…
SwaraWarta.co.id - Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia baru saja mencatatkan sejarah baru dalam upaya peningkatan…
SwaraWarta.co.id – Apakah PPPK paruh waktu dapat THR? Kebijakan mengenai penataan tenaga non-ASN atau honorer…