Swarawarta.co.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo berencana menggelar event tahunan Grebeg Suro 2025. Namun, anggaran yang disediakan Pemkab hanya sebesar Rp 350 juta, jauh dari kebutuhan total yang mencapai Rp 5,7 miliar.
Keterbatasan anggaran ini membuat Pemkab Ponorogo berencana untuk bekerja sama dengan pihak ketiga.
Menurut Judha, event Grebeg Suro sudah layak untuk dijual secara profesional ke pihak ketiga.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hasil sounding ke berbagai EO menunjukkan bahwa EO asal Bandung, Menjaga Bumi Project, bersedia menangani gelaran Grebeg Suro 2025.
“Memang dari APBD tersedia anggaran Rp 350 juta, namun total kebutuhannya hampir Rp 5,7 miliar,” kata Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) Ponorogo, Judha Slamet Sarwo Edi, Rabu (11/6/2025).
Dengan demikian, event ini diharapkan tetap dapat berjalan dengan baik dan sukses meskipun dengan anggaran yang terbatas.
“Dengan sharing sebesar Rp 350 juta itu, EO ini bersedia melaksanakan event Grebeg Suro tahun ini menjadi lebih baik. Harapan saya, event ini mampu mandiri tanpa terus membebani APBD,” jelasnya.
Tata kelola pemerintahan modern telah mengalami transformasi signifikan. Pergeseran dari sistem manual menuju pemanfaatan teknologi…
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan pilar penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih…
Perencanaan pemerintahan yang efektif merupakan kunci keberhasilan pembangunan suatu negara. Proses perencanaan ini membutuhkan pertimbangan…
Implementasi *electronic government* (e-government) menandai era baru dalam tata kelola pemerintahan. Peralihan dari sistem manual…
Generasi Milenial dan Gen Z merupakan kelompok pemilih terbesar dalam Pemilu 2024. Partisipasi mereka, baik…
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan sistem yang krusial dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan…