SwaraWarta.co.id – Menjelang akhir tahun 2024, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) menunjukkan penguatan.
Berdasarkan data yang dirilis Bloomberg, rupiah menguat sebesar 0,06 persen atau naik 10 poin, sehingga berada pada posisi Rp16.132 per dolar AS.
ADVERTISEMENT
.SCROLL TO RESUME CONTENT
Meskipun demikian, penguatan ini masih diwarnai oleh bayang-bayang dominasi dolar AS yang didorong oleh perkembangan kebijakan ekonomi di Amerika Serikat.
Seorang analis pasar uang, Ibrahim Assuaibi, menjelaskan bahwa kebijakan yang diusung oleh pemerintahan Presiden Donald Trump,
seperti pelonggaran regulasi, pemotongan pajak, kenaikan tarif perdagangan, serta pengetatan kebijakan imigrasi, dianggap mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus inflasi di AS.
Hal ini, menurutnya, menjadi alasan mengapa Federal Reserve (The Fed) diperkirakan tidak akan menurunkan suku bunga secara agresif pada tahun depan.
Bank sentral AS, menurut Ibrahim, telah memproyeksikan pemangkasan suku bunga sebanyak dua kali pada tahun 2025, masing-masing sebesar 25 basis poin.
Namun, pelaku pasar memperkirakan pelonggaran moneter pada tahun depan hanya akan mencapai 35 basis poin.
Ibrahim juga menambahkan bahwa rentang perdagangan mata uang kemungkinan akan tetap sempit pada pekan ini, mengingat banyak pelaku pasar sedang menikmati libur akhir tahun.
Selain itu, perhatian pasar diprediksi akan tertuju pada data ekonomi penting, seperti angka pengangguran mingguan dan data aktivitas manufaktur dari Institute of Supply Management (PMI) yang akan dirilis pada awal tahun 2025.
Dari sisi global, aktivitas manufaktur di Tiongkok dilaporkan mengalami peningkatan selama tiga bulan berturut-turut hingga Desember 2024.
Namun, laju pertumbuhannya masih lebih rendah dibandingkan ekspektasi pasar dan hasil bulan sebelumnya.
Kondisi ini memunculkan kekhawatiran mengenai prospek jangka panjang sektor industri di negara tersebut, yang masih menghadapi tantangan perlambatan ekonomi.
Para pelaku pasar kini menantikan kejelasan lebih lanjut terkait rencana stimulus tambahan dari pemerintah Beijing pada tahun mendatang.
Di dalam negeri, Ibrahim turut menyoroti penurunan jumlah masyarakat kelas menengah di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kelas menengah pada tahun 2024 tercatat sebesar 47,85 juta jiwa atau 17,13 persen dari total penduduk.
Angka ini mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun 2019, yang mencapai 57,33 juta jiwa atau 21,45 persen dari populasi.
Sebaliknya, jumlah masyarakat kelas menengah rentan atau yang sering disebut sebagai aspiring middle class justru meningkat. Pada tahun 2024, jumlahnya mencapai 137,50 juta jiwa, naik dari 128,85 juta jiwa pada tahun 2019.
Ibrahim menjelaskan bahwa penurunan jumlah kelas menengah ini sebagian besar disebabkan oleh dampak pandemi Covid-19, yang mengakibatkan banyak orang kehilangan pekerjaan serta terkurasnya tabungan mereka.
Selain itu, inflasi yang tinggi dan penurunan pendapatan juga turut menekan daya beli masyarakat.
Ibrahim juga mengomentari program “Makan Bergizi Gratis” (MBG) yang diluncurkan oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Program ini, menurutnya, memiliki potensi kebocoran anggaran yang cukup besar, yakni hingga Rp8,5 triliun per tahun.
Ibrahim menilai bahwa mekanisme distribusi yang lebih terdesentralisasi mungkin dapat mengurangi risiko tersebut.
Meski nilai tukar rupiah menunjukkan tren positif, berbagai tantangan, baik dari dalam negeri maupun global, masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diatasi untuk menjaga stabilitas ekonomi Indonesia di tahun mendatang.***
