Jabatan Anwar Usman Dicopot, MKMK Uji Materi Kembali Batas Usia Capres dan Cawapres?

- Redaksi

Wednesday, 8 November 2023 - 09:21 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jabatan Anwar Usman Dicopot

SwaraWarta.co.id – Poin perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 yang isinya menyangkut batas usia Capres dan Cawapres di pemilu sudah resmi diputuskan oleh MKMK.

Hasilnya, MKMK menyatakan bahwa sejumlah hakim MK dinyatakan telah melanggar kode etik hakim konstitusi atas putusan batas minimum Capres dan Cawapres tersebut.

Atas pelanggaran etik ini, MKMK memutuskan untuk memberi sanksi kepada Anwar Usman dengan memberhentikannya dari jabatan MK.

Namun, pemberhentian Anwar Usman sebagai ketua MK bukanlah keputusan yang diinginkan oleh masyarakat banyak mengingat sanksi tersebut kurang tegas.

Dalam hal ini MKMK masih ada unsur keberpihakan terhadap orang-orang yang berkepentingan dalam putusan batas usia Capres dan Cawapres.

Harusnya sanksi yang musti diterima para hakim konstitusi yang telah terbukti secara gamblang melakukan pelanggaran etik setidaknya diberhentikan secara tidak hormat, dan tentu saja keputusan MK sebelumnya dinyatakan batal.

Meski Anwar Usman diberhentikan dari jabatan ketua, putusan MK sebelumnya tidak bisa diubah karena sudah final dan dianggap mengikat.

Dengan kata lain, Gibran masih tetap bisa melaju ke Pemilu 2024 sebagai Cawapres meski ketuan MK nya diberhentikan.

Ini sedikit rancu, ibarat dalam permainan sepakbola, seorang pencetak gol yang berhasil memasukan bola ke gawang lawan tetapi dianunir karena posisinya misalnya sudah offside.

Secara otomatis gol-nya tersebut harusnya ikut juga dianulir karena gol-nya dianggap tidak sah.

Dalam keputusan MKMK lain ceritanya, meskipun ketua MK dan para hakimnya dinyatakan bersalah akan tetapi putusan sebelumnya dianggap sah. Hal ini tentu saja tidak bisa diterima oleh sebagian pihak.

Dalam hal ini secara jelas kalau Anwar Usman berupaya memenangkan perkara karena ada unsur kepentingan yang melibatkan kepentingan keponakannya, Gibran, untuk bisa melaju di pencalonan.

Ini tidak fair sebetulnya. Keputusan MKMK tidak mengubah putusan apa pun kecuali pemberhentian Anwar Usman.

Secara tidak langsung MKMK yang seharusnya bisa menjaga marwah MK sebagai lembaga konstitusi yang bisa dipercaya dan netral sedikit tercoreng.

Unsur kepentingan serta nepotisme tergambar jelas dari keputusan MKMK dan juga MK. Masyarakat ke depannya mungkin tidak akan percaya lagi pada institusi ini akibat permasalahan ini.

Lantas adakah upaya dari MKMK untuk mengkaji ulang uji materi batas usia Capres dan Cawapres untuk mengembalikan marwah MK?

Untuk sementara masih belum ada indikasi ke arah sana. Bahkan pelapor yang ingin melakukan banding atas putusan MKMK pun tidak diberi kesempatan untuk melakukannya.

Berita Terkait

Catat Tanggalnya! Jadwal Puasa Ayyamul Bidh Mei 2025 dan Keutamaannya
Jokowi Laporkan Dugaan Ijazah Palsu, Langkah Hukum Ditempuh
Tiongkok Keluarkan Peringatan Oranye untuk Ancaman Kebakaran Hutan Saat Libur Hari Buruh
Pemerintah Akan Rekrut Guru dan Staf untuk Sekolah Rakyat
Makam Palsu di Ponorogo Dibongkar, Ternyata Tak Ada Jenazah di Dalamnya
MK Keluarkan Putusan Penting: UU ITE Tak Berlaku bagi Lembaga Pemerintah dan Pejabat Publik
Sebelum Laporkan Isu Ijazah Palsu, Jokowi Sempat Berikan 2 Kali Somasi
Rekomendasi Tempat Nongkrong Seru di Ponorogo yang Wajib Dikunjungi

Berita Terkait

Thursday, 1 May 2025 - 16:00 WIB

Catat Tanggalnya! Jadwal Puasa Ayyamul Bidh Mei 2025 dan Keutamaannya

Thursday, 1 May 2025 - 14:58 WIB

Jokowi Laporkan Dugaan Ijazah Palsu, Langkah Hukum Ditempuh

Thursday, 1 May 2025 - 10:29 WIB

Tiongkok Keluarkan Peringatan Oranye untuk Ancaman Kebakaran Hutan Saat Libur Hari Buruh

Thursday, 1 May 2025 - 10:26 WIB

Pemerintah Akan Rekrut Guru dan Staf untuk Sekolah Rakyat

Thursday, 1 May 2025 - 10:24 WIB

Makam Palsu di Ponorogo Dibongkar, Ternyata Tak Ada Jenazah di Dalamnya

Berita Terbaru

Sebutkan 2 Pandangan Terhadap Keberlakuan HAM di Dunia

Pendidikan

Sebutkan 2 Pandangan Terhadap Keberlakuan HAM di Dunia

Thursday, 1 May 2025 - 15:10 WIB

Jokowi Laporkan Dugaan Ijazah Palsu, Langkah Hukum Ditempuh

Berita

Jokowi Laporkan Dugaan Ijazah Palsu, Langkah Hukum Ditempuh

Thursday, 1 May 2025 - 14:58 WIB