Simak, Kepala Desa Terlibat Kemenangan Capres Bisa Kena Hukuman Pidana dan Denda

Avatar

- Redaksi

Monday, 25 December 2023 - 02:45 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi sejumlah kepala desa atau perangkat desa
( Dok. Istimewa


SwaraWarta.co.id
– Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu di pasal 490. 

Dalam pasal tersebut menyatakan bahwa kepala desa yang sengaja merugikan atau menguntungkan peserta Pemilu dan Pilpres 2024 dapat dijatuhi hukuman pidana selama satu tahun penjara dan denda sebesar Rp12 juta.

ADVERTISEMENT

ads.

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12 juta,” bunyi pasal 490 UU Pemilu.

Selain itu, UU Pemilu juga mengatur sikap yang harus diambil oleh kepala desa dan jajaran aparatur desa menjelang Pemilu 2024. 

Baca Juga :  Lombardi Pamerkan Karya Interior Terbaru di GIIAS 2023: Hyundai Staria Business dengan Interior Terbaik

Pasal 280 ayat (3) menetapkan bahwa kepala desa, perangkat desa, dan anggota badan permusyawaratan desa tidak diperkenankan menjadi pelaksana atau tim kampanye pemilu.

Pasal 280 ayat (2) UU Pemilu juga menetapkan bahwa kepala desa tidak diizinkan untuk terlibat sebagai pelaksana atau tim kampanye dalam Pemilu 2024 yang akan datang. 

Pelanggaran terhadap peraturan tersebut dapat dianggap sebagai tindakan pidana pemilihan umum dan akan dikenakan sanksi yang tegas.

“Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang mengikutsertakan: (h) kepala desa, (i) perangkat desa, (j) anggota badan permusyawaratan desa,” bunyi Pasal 280 ayat 2 UU Pemilu.

Selain diatur dalam UU Pemilu, larangan kepala desa terlibat dalam kampanye Pemilu juga diatur dalam UU Desa Nomor 6 Tahun 2014. 

Baca Juga :  Motif Pembunuhan Menantu di Pasuruan Terungkap, Ini Kata Pelaku

UU Desa juga merumuskan bahwa kepala desa dilarang menjabat sebagai pengurus partai politik.

“Kepala desa dilarang menjadi (g) pengurus partai politik, (j) dilarang untuk ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah,” Bunyi poin (g) dan (j) Pasal 29 UU Desa

Berita Terkait

Langkah-Langkah Memilih Sekolah Internasional yang Tepat
Residivis Narkoba di Surabaya Ditangkap Polisi, 200 Gram Sabu Diamankan
Jadi Korban Pengintipan saat Mandi, Perempuan di Denpasar Buka Suara
Persela Lamongan Datangkan Samsul Arif dan Ezechiel N’Douassel untuk Perkuat Tim di Liga 2
PJ Wali Kota Malang Mundur Demi Maju Pilwali 2024, Ini Kata DPRD
Heboh, Penemuam Jenazah Pasutri Lansia yang Sudah Membusuk di Rumahhya di Bogor
Wakil Ketua Umuk PKB, Tangapi Foto 5 Nahdliyin yang Bertemu dengan Presiden Israel
51 Siswa di Depok Dongkrak Nilai hingga 20 Persen, Manipulasi Rapor Terbongkar

Berita Terkait

Thursday, 18 July 2024 - 14:06 WIB

Langkah-Langkah Memilih Sekolah Internasional yang Tepat

Thursday, 18 July 2024 - 13:53 WIB

Residivis Narkoba di Surabaya Ditangkap Polisi, 200 Gram Sabu Diamankan

Thursday, 18 July 2024 - 11:54 WIB

Jadi Korban Pengintipan saat Mandi, Perempuan di Denpasar Buka Suara

Thursday, 18 July 2024 - 10:38 WIB

PJ Wali Kota Malang Mundur Demi Maju Pilwali 2024, Ini Kata DPRD

Thursday, 18 July 2024 - 05:41 WIB

Heboh, Penemuam Jenazah Pasutri Lansia yang Sudah Membusuk di Rumahhya di Bogor

Berita Terbaru

Toning Rambut Hitam: Cara dan Manfaatnya/Pixabay.com

Lifestyle

Toning Rambut Hitam: Cara dan Manfaatnya

Thursday, 18 Jul 2024 - 14:31 WIB

Ilustrasi Suasana Sekolah Internasional (Dok Ist)

Berita

Langkah-Langkah Memilih Sekolah Internasional yang Tepat

Thursday, 18 Jul 2024 - 14:06 WIB