Mantan Direktur RS Arun Lhokseumawe Divonis 6 Tahun Penjara Pada Kasus Tipikor

- Redaksi

Monday, 29 January 2024 - 10:52 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Mantan Direktur RS Arun Divonis 6 Tahun Penjara Kasus Korupsi-SwaraWarta.co.id (Sumber: Antara)

SwaraWarta.co.id – Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Banda Aceh memutuskan untuk menjatuhkan hukuman enam tahun penjara kepada mantan Direktur Rumah Sakit Arun, Kota Lhokseumawe, Hariadi.

ADVERTISEMENT

ads.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Keputusan ini diumumkan dalam persidangan di Banda Aceh oleh majelis hakim yang dipimpin oleh R Hendral, dengan anggota lainnya Ani Hartati dan R Deddy pada hari Senin.

Sidang dihadiri oleh terdakwa Hariadi yang didampingi penasihat hukumnya, sementara Jaksa Penuntut Umum (JPU) Zilzaliana turut hadir.

Dalam pembacaan vonisnya, majelis hakim menyatakan Hariadi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan RS Arun.

Baca Juga :  Usut Kasus Pembunuhan Vina Cirebon, Polda Jabar Periksa 68 Saksi

Selain pidana penjara, terdakwa juga dihukum membayar denda Rp300 juta, dengan alternatif enam bulan penjara jika denda tidak terbayar.

Majelis hakim menyebutkan terdakwa Hariadi telah terbukti bersalah melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jonto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP seperti dakwaan subsidair jaksa penuntut umum.

Meskipun terdapat tuntutan kerugian negara sebesar Rp44,9 miliar, majelis hakim tidak sependapat dengan JPU.

Mereka menetapkan bahwa mantan Wali Kota Lhokseumawe, Suaidi Yahya, yang juga terdakwa dalam perkara yang sama, harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Uang pengganti kerugian negara sudah dibebankan kepada Suaidi Yahya, sehingga Hariadi tidak diwajibkan membayarnya.

Baca Juga :  Manchester United Berhasil Bantai West Ham, Hingga Peroleh Skor Akhir 3-0

Fakta di persidangan mengungkap bahwa terdakwa bersama Wali Kota Lhokseumawe mengalihkan pengelolaan RS Arun ke swasta, padahal rumah sakit tersebut merupakan aset Pemerintah Kota Lhokseumawe.

Majelis hakim mencatat bahwa seharusnya pengelolaan rumah sakit sebagai aset pemerintah daerah dilakukan melalui pembentukan unit pelaksana teknis daerah atau UPTD.

Namun, terdakwa bersama Wali Kota malah membentuk perusahaan lain. RS Arun sendiri merupakan hibah dari PT Arun, sebuah perusahaan migas.

Vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim terbukti lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan JPU.

Pada persidangan sebelumnya, JPU menuntut Hariadi dengan hukuman 15 tahun penjara dan denda Rp800 juta, dengan alternatif delapan bulan penjara.

Selain itu, JPU juga menuntut Hariadi untuk membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp44,9 miliar.

Baca Juga :  Presiden Jokowi Sebut Pemindahan Ibu Kota Tidak Semudah Memindahkan Rumah, Ini Faktanya!

Jika tidak membayarnya, terdakwa diancam pidana penjara selama lima tahun.

Setelah pengumuman vonis, Hariadi bersama penasihat hukumnya dan JPU menyatakan akan mempertimbangkan putusan tersebut.

Majelis hakim memberikan waktu tujuh hari bagi para pihak untuk memutuskan apakah mereka menerima keputusan tersebut atau akan mengajukan banding.

Dengan demikian, vonis tersebut menciptakan ketegangan dalam persidangan korupsi yang melibatkan mantan Direktur Rumah Sakit Arun, memberikan gambaran mengenai kompleksitas dan dinamika hukum dalam penanganan kasus korupsi di Indonesia.***

Berita Terkait

Bupati Temanggung Agus Setyawan Mengambil Langkah Tegas untuk Menghentikan Pungli di Sekolah
Sikap Relawan Bara JP Terkait Jokowi yang digadang-gadang Bakal jadi Ketum PSI
Dituding Rebut Pacar, Perempuan di Pontianak dapat Kekerasan hingga Ditelanjangi 3 Orang
Dampak Erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki pada Penerbangan di Bali
Iran Tolak Gencatan Senjata dengan Israel, Siap Sambut Kehancuran!
Grebeg Suro 2025 Jadi Momen Bersejarah, Ponorogo Terima Sertifikat UNESCO
Polda Jabar Tangkap 44 Tersangka Kasus Judi di Bandung, Lokasi Berkedok Tempat Hiburan
Puan Maharani Desak Evaluasi Menyeluruh SPMB 2025, Soroti Masalah Zonasi dan Manipulasi Data

Berita Terkait

Thursday, 19 June 2025 - 08:22 WIB

Bupati Temanggung Agus Setyawan Mengambil Langkah Tegas untuk Menghentikan Pungli di Sekolah

Thursday, 19 June 2025 - 08:16 WIB

Sikap Relawan Bara JP Terkait Jokowi yang digadang-gadang Bakal jadi Ketum PSI

Thursday, 19 June 2025 - 08:13 WIB

Dituding Rebut Pacar, Perempuan di Pontianak dapat Kekerasan hingga Ditelanjangi 3 Orang

Thursday, 19 June 2025 - 08:10 WIB

Dampak Erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki pada Penerbangan di Bali

Wednesday, 18 June 2025 - 16:55 WIB

Iran Tolak Gencatan Senjata dengan Israel, Siap Sambut Kehancuran!

Berita Terbaru