| Sri Mulyani buka suara terkait dengan bansos ( Dok. Istimewa) |
SwaraWarta.co.id – Isu penggunaan bantuan sosial atau bansos sebagai alat politik menjadi perbincangan jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Bahkan, salah satu tim pemenangan calon presiden menggunakan isu bansos sebagai kampanye, yang dianggap sebagai pemberian dari Presiden Joko Widodo oleh sebagian publik.
ADVERTISEMENT
.SCROLL TO RESUME CONTENT
Respons dari kubu capres lainnya menunjukkan bahwa pernyataan itu keliru, dan bahkan dianggap sebagai upaya untuk mempolitisasi bansos.
Kita perlu diingat bahwa bansos adalah program pemerintah yang dibiayai dari pajak rakyat melalui APBN.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN KITA bulan ini (2/1/2023), mengungkapkan bahwa progres anggaran program bansos atau perlindungan sosial merupakan bagian dari kinerja dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang disampaikan dalam sebulan sekali.
Program perlindungan sosial merupakan salah satu program prioritas yang mendapatkan dana terbesar dari APBN pada 2023, senilai Rp 443,4 triliun.
“Ini belanja yang terbesar lain yang untuk masyarakat langsung,” kata Sri Mulyani saat konferensi pers APBN 2023 di kantornya, seperti dikutip Kamis (4/1/2023).
Dana ini digunakan untuk program bansos 2023, seperti bantuan keluarga harapan (PKH) senilai Rp 28,1 triliun untuk 9,9 juta keluarga, kartu sembako senilai Rp 44,5 triliun untuk 18,7 juta keluarga, dan bantuan langsung tunai El Nino senilai Rp 7,5 triliun untuk 18,6 juta keluarga.
Selain itu, ada subsidi BBM senilai Rp 21,3 triliun, subsidi listrik senilai Rp 68,7 triliun, subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR) senilai Rp 40,9 triliun, dan bantuan pangan senilai Rp 7,8 triliun untuk 21,3 juta keluarga.
Program bansos tersebut tidak hanya disalurkan melalui belanja kementerian atau lembaga (K/L) dan non-K/L, melainkan juga melalui transfer ke daerah dalam bentuk bantuan langsung tunai Desa senilai Rp 10,4 triliun untuk 2,9 juta keluarga.
“Artinya belanja bansos ini cukup dijaga pada level yang cukup tinggi. Karena masyarakat rentan kita belum benar-benar pulih atau bahkan mengalami tekanan baru seperti harga beras yang naik. Makanya kita melakukan beberapa tambahan penebalan bansos,” tegas Sri Mulyani.
Sebelumnya, pernyataan tentang bansos pemberian Jokowi viral di Youtube setelah disampaikan oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan saat kampanye politik di Kendal.
Ia sebenarnya hanya menanyakan kepada hadirin terkait BLT dan bansos pemberian siapa, dan ditanggapi oleh hadirin bahwa bansos diberikan oleh Jokowi.
“Yang kasih bansos sama BLT siapa? Yang suka sama Jokowi angkat tangan! Pak Jokowi itu PAN. PAN itu Pak Jokowi. Makanya kita dukung Gibran. Cocok. Gibran tuh sopo sih?” kata Zulhas seperti disiarkan Youtube Metro TV dan SINDOnews, dikutip Kamis (4/1/2023).
Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo juga menyatakan bahwa bansos telah dipolitisasi.
“Sekarang bansos sudah menjadi komoditas yang baunya politik ya. Dulu ada yang menyampaikan jangan pilih Ganjar, nanti dia akan menghentikan bansos. Yang statemen seperti itu rasa-rasanya tidak mengerti aturan,” kata Ganjar mengutip Detikcom, usai blusukan di Pasar Kebon Agung, Ngemplak, Boyolali, Sabtu (30/12/2023).
Bahkan tim pemenangannya bahkan meminta penyaluran bansos ditunda hingga pemilu 2024 selesai.
“Pejabat pemerintah sangat rentan dicurigai bagi-bagi bansos dan itu menguntungkan paslon tertentu. Mudah-mudahan saya salah. Tapi persepsi publik seperti itu. Sebaiknya pejabat pemerintah menunda pembagian bansos sampai selesai pilpres, agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka,” kata Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Todung Mulya Lubis, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (29/12/2023).
