| Basuki Tjahaja Purnama ( Dok. Istimewa) |
SwaraWarta.co.id – Ahok, politikus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), mempertanyakan kebijakan pemberian bantuan sosial (bansos) yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Ahok menyebut bahwa pemberian bansos hanya dilakukan pada zaman kerajaan.
ADVERTISEMENT
.SCROLL TO RESUME CONTENT
“Bantuan sosial itu hanya ada di zaman kerajaan, ketika rakyat meminta belas kasihan raja. Raja menentukan siapa yang ingin dibelaskasihani,” kata Ahok dalam pidato di deklarasi Ahokers untuk Ganjar-Mahfud di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar-Mahfud di Jakarta Pusat, Ahad, 4 Februari 2024.
Lebih lanjut, Ahok menegaskan bahwa negara Indonesia dibentuk dengan tujuan menciptakan keadilan sosial, bukan memberi bantuan sosial.
“Negara ini didirikan jelas oleh proklamator untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan mewujudkan bantuan sosial,” kata dia.
Pandangan tersebut diambil dari filsafat proklamator Indonesia, Sukarno. Dalam konteks itu, Ahok bergabung dengan PDIP untuk mewujudkan cita-cita tersebut.
Sementara itu, Jokowi tengah gencar membagikan bansos ketika berkunjung ke daerah. Ada dua jenis bansos yang diterapkan, yaitu bantuan cadangan beras pemerintah (CBP) dan bantuan langsung tunai mitigasi risiko pangan.
Pembagian bansos di tahun politik diduga memberikan dampak pada suara calon presiden Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka, yang merupakan anak Jokowi.
Hal tersebut menuai kritik dari kubu politik lawan Prabowo-Gibran hingga masyarakat sipil.
Namun, Jokowi membantah adanya politisasi bansos yang dapat menguntungkan pasangan Prabowo-Gibran.
.png){kind=link}