47 Amicus Curiae Terkait Sengketa Pilpres 2024 diterima MK

- Redaksi

Saturday, 20 April 2024 - 09:55 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

Gedung MK
( Dok. Ist)

SwaraWarta.co.id – Mahkamah Konstitusi (MK) mengumumkan telah menerima 47 dokumen amicus curiae atau sahabat pengadilan hingga Jumat, 19 April 2024 untuk perkara sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres). 

Amicus curiae merupakan dokumen yang diajukan oleh pihak lain di luar perkara yang merasa berkepentingan. Dokumen tersebut memberikan pendapat hukumnya kepada pengadilan.

ADVERTISEMENT

ads.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dari rekapitulasi MK, terdapat daftar pengirim amicus curiae yang telah diterima hingga kemarin meliputi:

1. Barisan Kebenaran Untuk Demokrasi;

2. Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI);

3. Tonggak Persatuan Gerakan Untuk Indonesia (TOP Gun);

4. Aliansi Akademisi dan Masyarakat Sipil;

BACA JUGA: Antisipasi Gugatan Sengketa Pilpres 2024 Ditolak, Ini Kata TPN Ganjar Mahfud

5. Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial (Center For Law and Social Justice) LSJ FH UGM;

6. Pandji R. Hadinoto;

Baca Juga :  Timnas Futsal Indonesia Raih Peringkat Kedua di 4 Nations World Series 2025 dan Naik ke Peringkat 26 FIFA

7. Busyro Muqoddas, Saut Situmorang, Feri Amsari, Usman Hamid, Abraham Samad, dil.;

8. Organisasi Mahasiswa UGM-UNPAD-UNDIP-Universitas Airlangga;

9. Megawati Soekarno Putri;

10. Forum Advokat Muda Indonesia (FAMI);

11. Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (YAKIN);

BACA JUGA: Senat Mahasiswa Ajukan ‘Amicus Curiae’, Minta Permohonan Ganjar Mahfud dan Anies Muhaimin Dikabulakan

12. Aliansi Penegak Demokrasi Indonesia (APDI);

13. Stefanus Hendriyanto;

14. Komunitas Cinta Pemilu Jujur dan Adil (KCP-JURDIL);

15. Indonesian American Lawyers Association;

16. Reza Indragiri Amriel;

17. Gerakan Rakyat Penyelamat Indonesia dengan Perubahan;

18. Burhan Saidi Chaniago;

19. Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia;

20. Subhan;

21. Gerakan Rakyat Menggugat GRAM;

22. Tuan Guru Deri Sulthanul Qulub;

23. M.Rizieq, Din Syamsudin, Ahmad Shabri Lubis, Yusuf Muhammad Martak dan Munarman;

24. Tyasno Sudarto, Soeharto, Dindin S. Maolani, dkk.;

25. Impian Indonesia;

26. Victor Rembeth, Muchsin Al Athas, M.A.S. Hikam, Yanuar Nugroho, A. Shephard Supit;

Baca Juga :  Diskon 40% Perangkat Keras Starlink: Elon Musk Resmikan Layanan Internet Satelit di Indonesia

27. Arief Poyuono dan Arifin Nur Cahyono;

28. Senat Mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara;

29. Forum Keprihatinan Purnawirawan Perwira Tinggi TNI-Polri;

30. JB Soebtoro;

31. Henry Sitanggang & Partners;

32. Sutarno dan Wisran;

33. Aktivis Reformasi 98;

34. Sekjen Forum Komunikasi Pengusaha Kecil Menengah Indonesia (FK PKMI);

35. Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Lintas Provinsi;

36. Habaib-Ulama dan Tokoh Madura Jawa Timur;

37. Elemen Bangsa Berbasis Masjid;

38. Barikade 98;

39. Kelompok Solidaritas Pemilih TPS 073 Kelurahan Pondok Cabe;

40. Ikatan Alumni Universitas Mercu Buana;

41. Aliansi Masyarakat Peduli Hukum dan Demokrasi;

42. Ezrinal Azis;

43. Henrykus Sihaloho;

44. Perhimpunan Pemuda Madani;

45. Konfederasi Ketum Seluruh Indonesia

46. Konfederasi Pejuang Bela Negara (KPBN);

47. Luckfi Nurcholis.

Namun, dari puluhan sahabat pengadilan yang dikirim, hanya 14 dokumen yang dianalisis oleh para hakim konstitusi. 

Baca Juga :  Permukiman Padat Penduduk Manggarai, Hangus dilalap Si Jago Merah

Hal ini disebabkan beberapa dokumen amicus curiae lainnya dikirim melebihi tenggat waktu.

“Karena 16 April pukul 16.00 itu kan batas kesimpulan, maka seiring dengan itu, (batas) amicus curiae pada waktu itu juga, karena itu kan langsung sudah mulai ini (RPH),” tutur Juri Bicara MK Fajar Laksono saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat pada Jumat kemarin.

Menurut MK, apabila semua dokumen amicus curiae yang datang dipertimbangkan, dikhawatirkan malah mengganggu kelancaran pembahasan perkara dalam rapat permusyawaratan hakim. 

Oleh karena itu, hanya 14 dokumen amicus curiae saja yang dianalisis.

Meski demikian, 14 dokumen amicus curiae yang dianalisis tersebut tidak menjamin masuk ke dalam pertimbangan para hakim untuk membuat putusan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilpres 2024. Hal ini tergantung pada otoritas setiap hakim.

Berita Terkait

4 Kelebihan Jet Tempur Chengdu J-10 yang Bikin Dunia Militer Terkagum
Purbaya Tolak Bayar Utang Kereta Cepat, Begini Respon dari Pemerintah
Cara Cetak Pertek NIP PPPK 2025: Panduan Lengkap dan Link Resmi
Tambahan Tunjangan Profesi Guru 2025: Jadwal, Besaran, dan Syaratnya
Tanggal 14 Oktober Memperingati Hari Apa? Simak Penjelasannya
Update Harga Cabai Merah Hari Ini: Gejolak Terpantau di Berbagai Daerah
Cara Cek BSU Kemnaker 2025 dengan Mudah secara Online dan Syaratnya
Magang Kemnaker untuk Fresh Graduate: Syarat, Cara Daftar, dan Manfaatnya

Berita Terkait

Wednesday, 15 October 2025 - 14:31 WIB

Purbaya Tolak Bayar Utang Kereta Cepat, Begini Respon dari Pemerintah

Wednesday, 15 October 2025 - 10:57 WIB

Cara Cetak Pertek NIP PPPK 2025: Panduan Lengkap dan Link Resmi

Tuesday, 14 October 2025 - 17:06 WIB

Tambahan Tunjangan Profesi Guru 2025: Jadwal, Besaran, dan Syaratnya

Monday, 13 October 2025 - 16:08 WIB

Tanggal 14 Oktober Memperingati Hari Apa? Simak Penjelasannya

Monday, 13 October 2025 - 15:47 WIB

Update Harga Cabai Merah Hari Ini: Gejolak Terpantau di Berbagai Daerah

Berita Terbaru

Apakah Benar Patrick Kluivert Dipecat

Olahraga

Apakah Benar Patrick Kluivert Dipecat? Ini Fakta Lengkapnya

Thursday, 16 Oct 2025 - 18:33 WIB