| Sri Mulyani saat menghadiri sidang sengketa Pilpres 2024 ( Dok. Ist) |
SwaraWarta.co.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan jujur mengungkapkan tentang banjir bantuan sosial (bansos) yang diberikan oleh pemerintah menjelang Pilpres 2024.
Sebelum pencoblosan Pemilu pada tanggal 14 Februari lalu, berbagai jenis bansos telah disalurkan dari bantuan langsung tunai (BLT) El Nino hingga bansos pangan.
ADVERTISEMENT
.SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Sri Mulyani, BLT El Nino dan bantuan pangan tersebut ditentukan setelah rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan kementerian terkait pada tahun 2023.
“Mengenai bantuan El Nino dan pangan itu diputuskan pada ratas atau rapat intens Pak Presiden bersama beberapa menteri,” ujar Ani sapaan akrabnya saat menjadi saksi di sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (5/4) kemarin.
Saat rapat tersebut, pembahasan awalnya menyangkut Regsosek (Registrasi Sosial Ekonomi), yang berisi kumpulan data dari semua RT di Indonesia.
Kemudian, dalam rapat tersebut, pembahasan berlanjut ke harga beras dan salah satu penyebabnya adalah perubahan iklim, seperti El Nino.
BACA JUGA: Tim Kuasa Hukum Ganjar Mahfud Respon Pemanggilan 4 Mentri Jokowi di MK
“Sehingga diputuskan tambahan anggaran itu sejak 2023,” imbuhnya
BLT El Nino diberikan bersamaan dengan bantuan pangan berupa beras sebanyak 10 kg, dengan penanganan yang dilakukan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas). Sedangkan El Nino ditangani oleh Kementerian Sosial (Kemensos).
Menurut Sri Mulyani, awalnya BLT El Nino direncanakan diberikan selama tiga bulan, yaitu September, Oktober, dan November 2023.
Namun, karena El Nino masih terjadi di akhir tahun, maka BLT El Nino diperpanjang hingga Desember.
“Karena dari BMKG dan BRIN sampaikan El Nino meluncur terus sampai 2024, maka bantuan pangan untuk El Nino diberikan sampai 2024 selama 6 bulan untuk cover kemungkinan terjadinya disrupsi dari sisi panen dan ketidakpastian. Itu yang bisa disampaikan mengenai bantuan pangan dan El Nino,” jelasnya.
Sementara itu, untuk tahun 2024, BLT El Nino yang berganti nama menjadi mitigasi risiko belum terealisasi, sehingga tambahan anggaran untuk hal tersebut belum diberikan oleh Kementerian Keuangan.
“Kan ditambahkan anggarannya, namun tadi bu mensos menyatakan belum memulai. Sampai hari ini kami di Kemenkeu belum mendapatkan dokumen dari Kemensos untuk bisa mengeksekusi bantuan mitigasi pangan tersebut, jadi belum ada pelaksanaannya,” pungkas Ani.
.webp){kind=link}