Ganjar Pranowo Sebut Resiko Usai Jokowi Menjelaskan Presiden Boleh Turut Serta Kampanye dan Memihak

- Redaksi

Saturday, 27 January 2024 - 12:13 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

Ganjar Pranowo tanggapi pernyataan Prabowo soal presiden bebas memihak
( Dok. Istimewa)

SwaraWarta.co.id – Calon presiden Ganjar Pranowo mengizinkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk berkampanye dan memihak.

ADVERTISEMENT

ads.

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Ya silakan saja, karena beliau udah menyampaikan itu,” kata Ganjar di sela kampanyenya di Stadion Golo Dukal, Manggarai, NTT pada Jumat, 26 Januari 2024.

Menanggapi hal tersebut, Ganjar menegaskan bahwa tidak ada aturan yang melarang presiden untuk berkampanye, namun ia juga menilai bahwa sikap Presiden Jokowi akan berisiko besar dalam demokrasi. 

“Secara regulasi tidak melanggar, hanya memang ketika situasinya mungkin agak berbeda, semua akan membandingkan pada saat kami di-briefing gubernur, kepala daerah semua harus netral. Akan tetapi, kondisi ini akan mengambi risiko besar pada demokratisasi dan demokrasi yang akan berjalan,” kata Ganjar.

Baca Juga :  BPKAD Mimika Sosialisasikan Implementasi SIPD RI untuk Kelola Keuangan Daerah secara Terintegrasi

Banyak pihak yang mengkritik pernyataan Jokowi, seperti Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia Neni Nurhayati yang mengkhawatirkan penggunaan semua sumber daya kekuasaan, anggaran, dan program saat ini untuk memenangkan anaknya, Gibran. 

Menanggapi berbagai komentar tersebut, Presiden Jokowi kembali menjelaskan pernyataannya mengenai izin presiden berkampanye dan memihak dalam Pemilu. 

Melalui sebuah keterangan yang disiarkan lewat YouTube Sekretariat Presiden, Jokowi menjelaskan bahwa pernyataannya sudah sesuai undang-undang.

Jokowi bahkan membawa kertas besar yang berisi pasal perundang-undangan yang dimaksud. 

Berdasarkan pasal 299 Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, presiden dan wakil presiden berhak melaksanakan kampanye. 

Ia juga menunjuk pasal 281, yang menyebutkan bahwa kampanye pemilu yang melibatkan presiden dan wakil presiden harus memenuhi persyaratan-persyaratan

Baca Juga :  5 Tersangka Korupsi Proyek Pusat Data Nasional Kominfo Ditahan, Termasuk Pejabat Tinggi

Peraturan tersebut seperti tidak menggunakan fasilitas dalam jabatan kecuali fasilitas pengamanan dan menjalani cuti di luar tanggungan negara.

Berita Terkait

Kabar Gembira! Ternyata Begini Jadwal Resmi BSU BRI Kapan Cair, Buruan Cek Sekarang!
3 Fakta Menarik Terkait Video Ce Crystine yang Viral di Media Sosial 
Siapa Cawapres Pengganti Gibran? 8 Nama Ini Bikin Publik Makin Penasaran!
Link Video Ce Crystine Diburu Netizen, Begini Fakta dan Kronologinya!
Video Syur Ce Crystine Viral di Blitar, Kini Menjadi Sorotan di Publik!
Bongkar Rahasia! Cara Menyelesaikan Rubik 3×3 untuk Pemula, Dijamin Langsung Bisa!
VIRAL! Video “Jaksa 11 Menit” Diburu Netizen, Ternyata Begini Faktanya!
Vave Haram? Ini Isi Fatwa MUI yang Wajib Kamu Tahu Sebelum Vape Lagi

Berita Terkait

Tuesday, 17 November 2026 - 09:04 WIB

Kabar Gembira! Ternyata Begini Jadwal Resmi BSU BRI Kapan Cair, Buruan Cek Sekarang!

Monday, 16 November 2026 - 16:25 WIB

3 Fakta Menarik Terkait Video Ce Crystine yang Viral di Media Sosial 

Monday, 16 November 2026 - 09:00 WIB

Siapa Cawapres Pengganti Gibran? 8 Nama Ini Bikin Publik Makin Penasaran!

Monday, 16 November 2026 - 08:00 WIB

Link Video Ce Crystine Diburu Netizen, Begini Fakta dan Kronologinya!

Monday, 16 November 2026 - 07:42 WIB

Video Syur Ce Crystine Viral di Blitar, Kini Menjadi Sorotan di Publik!

Berita Terbaru